Rp19.225 per Bulan, Iuran Kesehatan bagi Pekerja Miskin
Rp19.225 per Month, Health Dues for the Working Poor
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b - k.jpg)
Jakarta (B2B) - Pekerja miskin tidak perlu membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah yang akan menanggung iuran kesehatan 84,6 juta pekerja miskin sebagai tanggungan iuran kesehatan sebesar Rp19.225 setiap orang per bulan mulai 2014.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan jumlah iuran sebesar Rp19.225 setiap orang per bulan, lebih besar dari usulan Kementerian Keuangan yang mengusulkan Rp15.500 per bulan.
"Penambahan alokasi iuran dari substitusi dana subsidi BBM yang tidak terpakai. Ini hikmah dari substitusi subsidi BBM serta tuntutan banyak pihak sehingga naik Rp4 ribuan," kata Agung Laksono usai rapat koordinasi BPJS di Jakarta, Senin (1/7).
Rapat koordinasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menakertrans Muhaimin Iskandarm dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Jakarta (B2B) - Poor workers do not have to pay dues to the Social Security Agency (BPJS). The Government will bear the medical dues of 84.6 million working poor as dependents for health dues Rp19.225 per person per month in 2014.
Coordinating Minister for People's Welfare, Agung Laksono said the health dues of Rp19.225 per person per month, larger than the proposal of the Ministry of Finance is proposing Rp15.500 per month.
"The addition of the health dues comes from the substitution of fuel subsidy funds unused. This is the wisdom of replacement fuel subsidy as well as the demands of many parties that rose Rp 4 thousands," Agung Laksono said after a coordination meeting BPJS in Jakarta, Monday (1/7).
Coordination meeting at the Ministry of Manpower and Transmigration was also attended by the Vice Finance Minister Anny Ratnawati; Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform, Azwar Abubakar; Minister of Manpower and Transmigration, Muhaimin Iskandar, and the Minister of Health, Nafsiah Mboi.
