BBM Naik, Publik Nilai SBY dan Demokrat `Paling Bersalah`
Fuel Hike, The Public Accused SBY and Democrats `Most Guilty`
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Hampir separuh dari 1.200 responden jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat yang dianggap publik ´paling salah´ atau bertanggung jawab dalam kenaikan harga BBM.
Berdasarkan hasil survei LSI pada 18-20 Juni 2013 yang melibatkan 1.200 responden dengan margin error 2,9%, mayoritas publik menyatakan SBY paling bersalah sebanyak 44,52% dan 26.03% menyalahkan DPR dalam kenaikan harga BBM.
"Mayoritas publik menjawab yang patut disalahkan dalam kenaikan harga BBM ini adalah Presiden SBY sebanyak 44.52 persen. Sedangkan yang menyalahkan DPR dalam kenaikan harga BBM ini sebanyak 26,03 persen," ungkap Peneliti LSI, Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Minggu (23/6).
Menurut Adjie, dari partai politik maka kesalahan terbesar ditimpakan kepada Partai Demokrat. Penilaian publik ini dinilai LSI sebagai hal yang logis karena Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa dan ketua umumnya adalah SBY, sang presiden.
Meski semua partai politik minus PKS yang berkoalisi dengan pemerintah mendukung kenaikan harga BBM, ungkap Adjie, namun tumpuan kemarahan publik tetap mengarah kepada Partai Demokrat.
"Sebanyak 58,62 persen publik menyatakan partai Demokrat yang paling bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Hanya 15,52 persen publik yang menyalahkan partai lainnya," paparnya.
Jakarta (B2B) - Nearly half of the 1,200 poll respondents Indonesian Survey Circle (LSI) accused President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and the Democratic Party is considered public ´most guilty´ or responsible for the fuel price hike.
Based on the survey results of LSI on 18 to 20 June 2013, which involved 1,200 respondents with a margin of error of 2.9%, the majority of the public expressed SBY guilty as 44.52% and 26.03% in the Parliament blamed rising fuel prices.
"The majority of the public responded to blame raise fuel prices are as much as 44.52 percent of President Yudhoyono. Meanwhile, blaming the House of Representatives in the fuel price hike as much as 26.03 percent," said researcher LSI, Adjie Alfaraby told reporters in Jakarta, Sunday (23/6) .
According Adjie, of political parties, the biggest mistake the Democrats inflicted. LSI is considered public judgment as a matter of logic because the Democratic Party is the ruling party and the chairman is SBY, the president.
Although all political parties minus MCC supports the government coalition with fuel price hike, says Adjie, but public outcry led to the Democrats.
"As many as 58.62 percent of the public claimed the Democratic party, the most responsible for the fuel price hike. Only 15.52 percent of the public who blame the other political party," he said.
