Jokowi Berantas Korupsi Didukung Menlu Inggris
British Foreign Minister Supports Jokowi to Combat Corruption
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sikap antikorupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemprov DKI mengundang dukungan dari banyak pihak. Termasuk juga dari Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague. William Hague yang baru pertama kali datang ke Indonesia, mengaku sangat mendukung langkah Jokowi dalam memberantas korupsi dan transparansi keuangan.
"Semua negara harus banyak belajar satu sama lain. Tidak ada negara yang sempurna. Di UK (United Kingdom|) kami melakukan banyak upaya terkait pemerintahan yang terbuka, seperti keterbukaan informasi, dan memastikan korupsi terberantas dengan cara itu," kata William Hague, yang datang ke Balaikota dengan Toyota Land Cruiser hitam nopol CD 15 01 itu, Selasa (28/1).
Ia mengaku senang berdiskusi dengan pria asal Solo itu. Menurutnya, banyak langkah sama yang dilakukan dalam hal memberantas korupsi. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan didorong untuk membantu Pemprov DKI Jakarta memberantas korupsi di ibu kota.
"Banyak kesamaan dalam pekerjaan yang dilakukan di Inggris dan Jakarta. Kami juga mencoba mendorong beberapa organisasi di sini seperti Transparency International (TI) untuk membantu gubernur. Saya senang membandingkan pengalaman masing-masing, dan juga mendengar tentang peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, setelah menerapkan e-government. Sekali lagi, ini sama dengan yang kita lakukan di UK," ucapnya.
Terkait pertemuan tersebut, Jokowi yang kali ini tampak rapi dengan setelan jas hitam mengaku pertemuan hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, good governance, serta membangun sistem transpansi keuangan.
"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan, kira-kira itu saja. Kita bilang juga sudah membuat poster anggaran, upload APBD di website, komplain front office," jelas Jokowi.
Diakui Jokowi, meski telah dilakukan langkah-langkah transparansi, namun perlu waktu agar semuanya berjalan dengan baik. Pasalnya, saat ini baik sumber daya manusia (SDM) serta proses birokrasi masih mengikuti. "Saya kira sudah melakukan semuanya, tapi perlu waktu untuk semua birokrasi kita mengikutinya. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e-purchasing, cash management system (CMS)," ujarnya.
Untuk masalah good governance nantinya, kata Jokowi, akan kerjasama juga dengan Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan Transparency International (TI). Ia pun tidak mau menyebutkan pembahasan lainnya yang dibicarakan keduanya. Bahkan, ketika disinggung mengenai dukungan untuk maju dalam pemilihan presiden, Jokowi mengaku tidak dibahas.
Jakarta (B2B) - An anti-corruption attitude possessed by Jakarta Governor, Joko Widodo (Jokowi), in running the government system in Jakarta Provincial Government is getting a lot of support from many parties. One of them is coming from British Foreign Minister, William Hague. William Hague who first came to Indonesia, is fully supporting Jokowi in combating corruption and financial transparency.
"All countries must synergize with each other. No country is perfect. In United Kingdom (UK), we do a lot of efforts regarding open government, such as information openess and to ensure eradication in terms of corruption by that way," William Hague said, who came to City Hall with a black Toyota Land Cruiser car CD 15 01, Tuesday (1/28).
He admitted pleased to discuss with Jokowi. According to him, a lot of the same steps are performed in terms of combating corruption. Some non-governmental organizations (NGOs) will be encouraged to assist Jakarta government to combat corruption in the capital.
"A lot of similarities in the work carried out in the United State and Jakarta. We also try to encourage some organizations here, like Transparency International (TI) to help the governor. I`m happy to compare each other`s experiences, and also heard about a significant increase in local revenues, after applying e-government. Once again, the step is the same as we do in the UK," he stated.
Related to the meeting, this time Jokowi looks neat with a black suit claimed the meeting was only to discuss the eradication of corruption, good governance, and to build a system of financial Transparency.
"We`re talking issues of good governance, corruption, the problem of constructing a transparent system, that`s it. We have also made ??a budget poster uploaded City Budget (APBD) on the website, and front office complaints," explained Jokowi.
Jokowi acknowledged that despite having done transparency ways, yet it needs time to keep things running well. The reason is the human resources (HR) and the bureaucratic process are still followed.
"I think we have done everything, but it takes a while for all the bureaucracy. I told that we have been implementing the online tax, e-budgeting, e-purchasing, cash management system (CMS)," he expressed.
For good governance issues, Jokowi added, will also cooperate with Indonesia Corruption Wacth (ICW) and Transparency International (TI). But, he did not tell other discussion. When being asked about the support to move forward in the presidential election, Jokowi pleaded it was not in the discussion.
