TVRI Milik Rakyat, Bukan Milik Partai Demokrat
TVRI Owned Indonesian People, not Belong the Democratic Party
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Siaran langsung Konvensi Partai Demokrat dengan cara blocking time di TVRI pada Minggu (15/9) dituding melanggar UU Penyiaran Nomor 32/2002. Pasalnya, kegiatan konvensi disiarkan hingga beberapa jam padahal seharusnya cukup melalui format berita.
Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin mempertanyakan langkah TVRI yang menayangkan kegiatan konvensi yang diadakan oleh partai politik yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memilih calon presiden untuk menyongsong Pemilihan Presiden 2014.
"Penayangan konvensi partai politik bukan dalam konteks kepentingan publik patut dipertanyakan, karena TVRI itu milik negara, milik rakyat. TVRI seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan partai politik tertentu," kata Tubagus Hasanudin di gedung parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/9).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini apabila penayangan konvensi berlangsung hingga beberapa jam berarti merampas kepentingan publik. Ruang publik dirampas untuk kepentingan tertentu.
"Sementara siaran langsung dari konvensi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tentunya menyalahi undang-undang,” kata purnawirawan perwira tinggi TNI-AD.
Jakarta (B2B) - Live broadcast of the Democratic Convention through blocking time in TVRI, Sunday (15/9), accused of violating the Broadcasting Act No. 32/2002. Because the convention activities broadcast to a few hours when they should be in the format of the news.
Vice Chairman of Commission I Tubagus Hasanuddin questioned the move TVRI broadcast convention activities by political parties led by Susilo Bambang Yudhoyono, to select candidates for president in 2014.
"Convention on the political party not in the public interest is questionable. TVRI state owned, belong to the people. TVRI should prioritize the needs of the people and not a particular political party," said Tubagus Hasanuddin in parliament Senayan Jakarta, Monday (16/9).
According to the PDI-P politicians, convention when shown until a few hours means depriving the public needs. Public space deprived of particular interest.
"While the live broadcast of the convention only to the interests of a particular group, of course, violate the law," retired generals army said.
