Direvisi Dahlan, Nama Anggota DPR yang Diduga Peras BUMN
Dahlan Revises List of DPR Members Allegedly Extorting State Enterprises
Reporter : Reza Syariati
Editor : Taswin Bahar
Translator : Intan Permata Sari
Jakarta (B2B) - Menteri BUMN Dahlan Iskan merevisi nama anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dahlan menyampaikan hal itu melalui surat ketiga yang dikirimkan kepada pimpinan Badan Kehormatan DPR, Senin (12/11).
"Kami menerima surat ketiga dari Pak Dahlan Iskan dalam bentuk amplop tertutup," kata Ketua Badan Kehormatan DPR RI M Prakosa kepada pers usai memimpin rapat BK-DPR di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/12).
Prakosa menambahkan, surat tertutup dari Dahlan Iskan tersebut setelah dibuka dalam forum rapat Badan Kehormatan DPR RI, ternyata isinya tidak ada penambahan nama anggota DPR RI yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN, melainkan hanya revisi nama-nama yang telah disampaikan pada surat sebelumnya.
Revisi nama-nama anggota DPR RI yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN, menurut Prakosa, adalah pada lima nama yang disampaikannya secara tertulis pada surat yang disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN, Rabu pekan lalu (7/11). Namun politisi PDI Perjuangan ini menolak menyebutkan inisial dari nama-nama yang direvisi oleh Dahlan Iskan.
"Yang jelas ada revisi nama-nama yang telah dilaporkan. Badan Kehormatan akan membahas perubahan nama tersebut setelah selesai masa reses, termasuk akan mengundang kembali Dahlan Iskan untuk memberikan penjelasan," katanya.
Ilustrasi: dahlaniskan.wordpress.com
Jakarta (B2B) - Minister of State-Owned Enterprise, Dahlan Iskan, revises the names of members of DPR (House of Representatives) who allegedly extort a number of state-owned enterprises. Dahlan stated this in a third letter sent to Chair of DPR Honorary Council on Monday (12/11).
“We receive a third letter from Dahlan Iskan in a closed envelope,” said Chair of Honorary Council, M Prakosa to reporters after chairing meeting of BK-DPR in Senayan, Jakarta on Tuesday (13/11).
He added that the letter, after being disclosed in the meeting, did not enlist new names of members of DPR allegedly extorting state companies, instead it only revises the names already mentioned in the previous letter.
He argued that there are 5 names revised which he wrote in the letter delivered by Head of Law and PR Bureau, Ministry of SOE on Wednesday (7/11). Yet, the PDI-p politician refused to mention the names.
“Clearly there are revisions of names already reported. The Honorary Council will discuss the changes after recess period, including to re-invite Dahlan to clarify,” he said.
