Yusril: Sistem Pemilihan Presiden 2014 Langgar Konstitusi
Mahendra: Indonesian 2014 Presidential Election Violates Constitution
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan sistem pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi).
“Kami (dari Partai Bulan Bintang) sedang berjuang soal ini. Kami akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah cara untuk memperkuat sistem presidensial. Idealnya Pemilihan Presiden dahulu, baru kemudian Pemilu legislatif sesuai dengan pasal 6 UUD 1945," kata Yusril.
Menurutnya, dengan UU Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga Pemilu Presiden yang kini digunakan, banyak partai menetapkan capres-cawapres setelah Pemilu legislatif.
Hal ini, agar masing-masing partai politik dapat melihat perolehan suara mereka lebih dulu sebelum memutuskan akan mengusung capres-cawapres, dan siapa partai psangan koalisi.
Selain itu, UU Pilpres No 42 tahun 2008 mensyaratkan Capres dapat diajukan Parpol atau gabungan Parpol dengan perolehan suara kursi di DPR sebanyak 20%.
Dengan sistem pemilihan seperti itu, ungkap Yusril, tidak heran sistem Presidensial negara semakin lemah dan condong menjadi sistem parlementer. Sistem koalisi setelah Pemilu legislatif, merupakan sebuah kekacauan berpikir karena itu justru menganut pada sistem parlementer.
Jakarta (B2B) - Former Minister/State Secretary Yusril Ihza Mahendra said on Wednesday that 2014s presidential election violates article 6 of the 1945 Constitution, which stipulates that presidential and vice presidential candidates must be nominated before a legislative election.
"We (Crescent and Star Party) are still struggling because of this issue. This is one of the ways a presidential system can be strengthened. Ideally, a presidential election should be held before a legislative election, pursuant to article 6 of the 1945 Constitution," Mahendra said following a ceremony, where he was declared the presidential candidate of the Crescent and Star Party (PBB) on Wednesday.
According to him, under the general election law, many political parties had nominated their presidential and vice presidential candidates after a legislative election. By doing so, these political parties had been able to assess their vote tallies before deciding whether or not to nominate a presidential candidate and which parties could they form a coalition with, he said.
In addition, the presidential election law stipulated that a political party or a group of political parties can only nominate a presidential candidate by securing at least 20 percent of the parliament seats, he said.
Therefore, Mahendra added, it was not surprising that the presidential system had increasingly become weaker and tended to lean more towards being a parliamentary system.
