`Bu Pur Berani Jujur, KPK Berani Ngawur.` Abraham: "Yang Bikin Spanduk itu Koruptor"
`Mrs. Pur Brave Honest, KPK Daring Inconsequential.` Samad: "Corruptor which Made the Banner"
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sebuah spanduk bertuliskan ´Bu Pur Berani Jujur, KPK Berani Ngawur´ yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta menarik perhatian publik. Hal itu mencuat pada diskusi Pekan Antikorupsi di Istora Senayan, yang ditanyakan oleh seorang peserta diskusi.
"Tulisannya ´Bu Pur Berani Jujur, KPK Berani Ngawur´. Artinya apa ya, Pak?" tanya seorang peserta diskusi kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Abraham menilai spanduk tersebut sebagai masukan sekaligus evaluasi bagi KPK untuk bekerja maksimal di jalur yang benar. Namun menurut dugaannya, "yang membuat itu bagian dari koruptor."
Abraham menampik tudingan bahwa KPK tidak berani mengusut Bu Pur atau Sylvia Soleha, karena disebut dekat dengan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, KPK tidak melakukan tebang pilihd alam memberantas korupsi. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, pejabat pemerintah bahkan Ketua KPK memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Jakarta (B2B) - A banner that said ´Mrs. Pur Brave Honest, KPK
Daring Inconsequential´ emblazoned in a number of places in Jakarta. It
was stuck on the Anti-Corruption Week discussion in Senayan, asked by a
participant discussion.
"The written ´Mrs. Pur Brave Honest, KPK
Daring Inconsequential´ What does that mean, sir?" aid one discussion
participants to the Chief the Corruption Eradication Commission (KPK)
Abraham Samad.
Samad assess the banners as input and evaluation
for the Commission to work optimally on the right track. But presumably,
"corruptor which made ��the banner."
Samad dismissed allegations
that KPK afraid to investigate Mrs. Pur, or Sylvia Soleha, as referred
to close the family of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
According
to him, the Commission does not pick and choose cases in eradicating
corruption. President, vice president, members of parliament, government
officials and even the Chairman of the Commission were equal under the
law.
