Presiden Jokowi Pilih Teknokrat Pimpin Kementerian Ekonomi
Indonesian President Appoints Technocrats to Top Economic Posts
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo, Minggu menunjuk teknokrat profesional untuk memimpin kementerian bidang ekonomi atas dan berupaya menerapkan reformasi untuk mengatasi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur.
Jokowi, yang dilantik sebagai presiden ketujuh RI pada Senin lalu, mengumumkan kabinet beranggotakan 34 menteri, termasuk mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator bidang ekonomi, dan wakil menteri keuangan Bambang ditunjuk sebagai menteri keuangan.
"(Djalil) adalah seorang pakar strategi ekonomi dan keuangan dan saya meyakini dia mampu menjadi kapten di bidang ekonomi," kata Jokowi kepada wartawan pada konferensi pers saat mengumumkan kabinetnya.
Sofyan Djalil dan Sumantri Brodjonegoro memikul tanggung jawab sebagai teknokrat ketika perekonomian Indonesia mengalami defisit. Produk domestik bruto 5,1% secara tahunan pada kuartal kedua, laju paling lambat selama lima tahun terakhir.
Baradita Katoppo, kepala perwakilan Fitch Ratings di Indonesia menyatakan para menteri ekonomi di kabinet Jokowi terlihat "berpengalaman dan memiliki track record yang baik."
Bambang Brojonegoro "tahu persis masalah fiskal di Indonesia dan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi fiskal," kata Katoppo. "Secara pribadi, saya berharap banyak padanya."
Salah satu keputusan penting pertama yang dihadapi Jokowi dan kabinetnya apakah terus maju dengan keputusan politis yang sensitif untuk menaikkan harga BBM, sebagai solusi memangkas subsidi BBM.
Presiden Jokowi juga menunjuk bos PT Pindad, Sudirman Said sebagai menteri energi sumber daya mineral (ESDM) dan mantan bos PT Astra International Rini Soemarno Soewandi sebagai menteri BUMN.
Retno Marsudi, duta besar RI untuk Belanda, ditunjuk sebagai wanita pertama Indonesia yang menjadi menteri luar negeri, seperti dilansir MailOnline.
Puan Maharani, putri mantan presiden Megawati Sukarnoputri, ditunjuk menjadi menteri pembangunan manusia dan kebudayaan.
Jakarta - Indonesian President Joko Widodo on Sunday assigned professional technocrats to lead the top economic ministries and implement much-needed reforms that address costly fuel subsidies, cooling investment and the country's creaky infrastructure.
Widodo, who took office on Monday, unveiled his cabinet of 34 ministers that included former state-owned enterprises minister Sofyan Djalil as coordinating minister for economics, and promoted vice minister Bambang Brodjonegoro to be head of the finance ministry.
"(Djalil) is an expert of economic strategy and finance and I trust him to be the captain at the helm of economic teams," Widodo told reporters at a news conference where he announced his cabinet.
Djalil and Brodjonegoro take the helm at a time when Indonesia faces strong economic headwinds. Gross domestic product grew by 5.1 percent on an annual basis in the second quarter, the slowest pace for five years.
Baradita Katoppo, Indonesia country head of Fitch Ratings, said the new key economic ministers "are experienced and have a good track record."
Bambang Brojonegoro "knows exactly the fiscal problems in our country and knows what to do to improve the fiscal condition," Katoppo said. "Personally, I have high hopes in these ministers."
One of the first decisions facing Widodo and his cabinet is whether to press ahead with politically-sensitive rises in fuel prices, needed to slash costly subsidies.
The president named the chief executive of state-owned defense firm PT Pindad, Sudirman Said, as energy and mineral resources minister, and a former head of auto-assembler PT Astra International Rini Soemarno Soewandi as state-owned enterprises minister.
Retno Marsudi, the current ambassador to the Netherlands, becomes the first woman to be Indonesia's foreign minister.
Puan Maharani, a daughter of former president Megawati Sukarnoputri, was named coordinating minister for human development and culture.
