Presiden Keluhkan Kinerja 10 Kementerian tidak Optimal

Indonesian President Fury as Performance of 10 Ministers Not Satisfactory

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Presiden Keluhkan Kinerja 10 Kementerian tidak Optimal
Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (Foto: istimewa)

Jakarta (B2B) - Sejumlah kementerian disinyalir tidak bekerja secara optimal, karena ada beberapa program yang seharusnya dapat dicapai belum bisa dipenuhi, sehingga perlu konsultasi dengan menteri koordinator masing-masing.

"Sementara itu hasil evaluasi yang saya lakukan, pertama sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan, ada 10 kementerian yang kita nilai kinerja di bawah harapan 4,5 bulan harus diusahakan dan nanti pada saatnya para menko akan memberikan konseling agar 4,5 bulan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan dari paparan Ketua Bappenas Armida Alisjahbana dan Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto ada sejumlah program yang harus diselesaikan hingga akhir masa kerja kabinet.

Atas dasar itu, Presiden meminta agar para menteri bisa berkonsentrasi kerja untuk menjalankan program kerja masing-masing. Meski demikian Presiden tidak menyebutkan 10 kementerian yang dinilai kinerjanya kurang baik.

"Sebagian menteri dinilai terbagi konsentrasinya termasuk susah membagi waktu, ini harus kita carikan solusinya."

"Di berbagai sidang dan rapat yang dipimpin oleh menko sejumlah menteri tidak hadir, ada catatan, dan kesimpulan seperti itu faktual, hasil evaluasi kinerja yang dilaporkan, kedua pengamatan dan penilaian saya sendiri dibantu wapres dan menko dan yang ketiga masukan dari masyarakat," ungkap Presiden.

Untuk itu, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada menteri yaitu yang pertama agar aktif dan berkonsentrasi bekerja pada sisa waktu 4,5 bulan hingga akhir kerja kabinet.

Yang kedua agar menteri segera mengelola dan menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugasnya.

Presiden juga memerintahkan agar Wakil Presiden Boediono dan para Menteri Koordinator untuk memberikan laporan rutin terkait kerja menteri-menteri yang dibawahi.

"Yang kelima pengalaman 2009 lalu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak ambil keputusan penting misal di bidang energi, kehutanan, perdagangan dan bidang usaha BUMN," kata Presiden.

Presiden juga meminta agar tidak ada penggantian pejabat utama di pemerintahan dan badan usaha negara.

"Jika terpaksa silakan dilaporkan pada saya. jangan main copot dan ganti karena timing tidak tepat," katanya.

Sidang kabinet yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 10.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menko dan anggota kabinet lainnya. (Ant)

Jakarta (B2B) - President Susilo Bambang Yudhoyono has requested his ministers to stay focused on their ministerial programs amid his dissatisfaction with the performance of 10 ministries. 

"According to my evaluation, a number of ministers performance is below expectation. There are 10 ministries whose performance is below expectation," he stated during a plenary cabinet meeting here on Wednesday.

Therefore, Yudhoyono has urged his ministers to improve their performance until the end of his governments term in October by reminding them of what was presented by Armida Alisjahbana, the head of the National Development Planning Board (Bappenas), and Kuntoro Mangkusubroto, the head of the Presidential Working Unit for the Supervision and Management of Development (UKP4).

According to Armida and Kuntoros presentations, several programs should have been completed until the end of the governments term in October, he said without mentioning the names of 10 ministries whose performance was below expectation.

President Yudhoyono had earlier warned his ministers, who joined any presidential and vice presidential candidates campaign teams, to be able to allocate commensurate time for both state duties and political activities.

"If they want to be part or play an active role in the candidates campaign rallies, they can choose to leave the cabinet whenever it is impossible for them to keep performing well in their ministerial posts," he emphasized.

Among the ministers supporting the pairs of presidential and vice presidential candidates are Agung Laksono (coordinating minister for social welfare), Zulkifli Hasan (minister of forestry), Dahlan Iskan (state enterprise minister), and Muhaimin Iskandar (workforce and transmigration minister).

The General Election Commission (KPU) has announced that Probowo Subianto-Hatta Rajasa and Joko Widodo-Jusuf Kalla are the Indonesian presidential and vice presidential candidate pairs who will compete in the July 9 presidential election.

During the election number draw at the KPU headquarters on Sunday, the Prabowo-Hatta pair got number 1 on the ballot papers, while their opponents received number 2 for the presidential election.

The Prabowo-Hatta pair is supported by the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), the National Mandate Party (PAN), the Prosperous Justice Party (PKS), the Golkar Party, the United Development Party (PPP), and the Crescent and Star Party (PBB), while the Jokowi-Kalla pair is supported by five political parties.

They comprise the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), the National Democratic Party (Nasdem), the National Awakening Party (PKB), the Peoples Conscience Party (Hanura), and the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI).