Rp2 Ribu Triliun Pemasukan Negara jika Wajib Pajak Patuh
If All Pays, Tax Revenue Might Reach Rp2,000 Trillion
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpeg)
Jakarta (B2B) - Penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajibannya.
"Penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun, mestinya bisa Rp2.000 triliun," katanya dalam pembukaan acara seminar pajak di Jakarta, Senin.
"Fungsi perpajakan adalah masalah bangsa karena pajak tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bernegara, namun Indonesia termasuk negara yang masalah perpajakannya belum tersosialisasikan dengan baik," kata Fuad.
Fuad memperkirakan potensi dari 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut mencapai Rp400 triliun, dengan asumsi per tahun, satu Wajib Pajak menyetor penerimaan pajak kepada negara sebesar Rp10 juta.
"Potensinya 40 juta, tapi tidak mungkin 40 juta tersebut langsung membayar semua, kita bisa mendapat 20 juta orang untuk segera membayar pajak. Ini perhitungan kasar," katanya.
Menurut dia, dibandingkan dengan penduduk di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak kepada negara masih sangat rendah. Hal tersebut tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia. Padahal dana penerimaan pajak, dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur yang dalam jangka panjang sangat bermanfaat untuk mendorong angka pertumbuhan ekonomi.
"Kita butuh infrastruktur, pelabuhan, jalan, sekolah umum, fasilitas kesehatan dan airport. Kalau kita mau tumbuh diatas enam persen per tahun, butuh pembangunan infrastruktur. Tapi sekarang per tahun, kita hanya membangun 150 kilometer jalan baru," kata Fuad.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya untuk membayar pajak dan membereskan masalah internal untuk mengurangi terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara.
"Kita juga membereskan korupsi. Korupsi ini masalah global, tidak hanya terjadi di Indonesia. Kita bersihkan, agar uang pajak tersebut benar-benar kita manfaatkan untuk pembangunan," kata Fuad.
Jakarta (B2B) - The country`s tax revenue could touch Rp2,000 trillion, if all eligible tax payers met their obligations.
Taxation Director General Fuad Rahmani stated there were still around 40 million individuals and institutional tax payers, who had not met their obligations, adding that this number was far more than those who had paid their taxes.
"At present, the tax revenue is around Rp1,148 trillion," he revealed at the opening of a tax seminar on Monday.
"It is a national issue because tax is inseparable from statehood, but Indonesia is one of the countries where taxation has not yet been popularized well," Rahmani said.
He further said that 40 million potential tax payers` personal taxes could contribute Rp400 trillion a year based on the assumption that each paid Rp10 million to the state on an average.
"The potential is 40 million but certainly it is impossible to make them all pay their taxes simultaneously. But we expect about 20 million to pay up based on our gross calculations," he stated.
Rahmani also noted that compared with people in the U.S. and Japan, Indonesians` awareness about paying taxes was still low as reflected in the country`s tax ratio. If funds from tax revenue could be maximized, this could help fund various infrastructure projects that would be useful for the country`s long-term economic growth, he added.
"We need more infrastructure, such as ports, roads, schools, health facilities and airports. If we wish to grow at more than six percent a year, we need to develop our infrastructure. But at present we can only build 150 kilometers of new roads," he said.
In view of the current scenario, Rahmani said, his office would step up campaigning to increase public awareness about the importance of paying taxes and putting one`s house in order by reducing the possible irregularities that can result in the state`s loss.
"We will continue eradicating corruption. This is a global issue and Indonesia is not alone. We will eradicate it so that the tax revenue can really be used for development," he said.
