Anas Berambisi jadi Presiden setelah Pimpin Partai Demokrat
Anas Ambition to Become President after Leading the Democratic Party
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat mengungkap fakta baru tentang ambisi Anas Urbaningrum untuk menjadi calon presiden pada 2014 setelah terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Untuk mewujudkan ambisinya, kata Nazaruddin, Anas Urbaningrum mengatur sejumlah proyek pemerintah untuk mendapatkan komisi (fee) yang ditargetkan lebih dari Rp300 miliar.
"Hambalang dan proyek-proyek pemerintah lainnya dipakai Anas untuk membiayai ambisi politiknya, setelah menjadi ketua umum Partai Demokrat kemudian mempersiapkan diri menjadi calon presiden pada 2014," kata Nazaruddin setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus Proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum di gedung KPK di Jakarta, Kamis (29/8).
Saat ditanya penyidik KPK tentang dari mana saja sumber anggaran tersebut, menurut Nazaruddin,
dari uang komisi (fee) di sejumlah proyek pemerintah.
"Saya bilang salah satunya Hambalang, baru dijelaskan siapa saja yang terlibat di proyek Hambalang," ungkap Nazaruddin.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil Audit Investigatif tahap II terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, BPK juga merinci peranan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat.
BPK menyebut Anas berperan dalam pengurusan sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menulis sertifikat tanah seluas 32 hektar di wilayah perbukitan Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk proyek pembangunan ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp1,1 triliun.
Setelah pertemuan itu, Ignatius mencoba menghubungi JW (Kepala BPN saat itu). Namun Ignatius tak berhasil menghubungi JW, Ignatius kemudian menghubungi MN yang menjelaskan persoalan sertifikat Hambalang masih dalam proses.
Audit BPK pun menyimpulkan Anas diduga terkait dalam proyek ini. "AU bersama MN meminta IM membantu proses pengurusan SK Hak Pakai di BPN," tulis kesimpulan audit. Dalam kasus ini, Anas ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menerima gratifikasi dari megaproyek senilai Rp2,5 triliun itu.
Jakarta (B2B) - M Nazaruddin, the former Democratic Party Treasurer uncover new facts about Anas Urbaningrum ambition, to become a candidate for president in 2014 after being elected chairman of the Democratic Party.
To realize his ambition, says Nazaruddin, Anas Urbaningrum government set up a number of projects to earn a commission (fee), which targeted more than 300 billion.
"Hambalang and other government projects utilized by Anas, to finance his political ambitionsafter become chairman of the Democratic Party then prepare a candidate for president in 2014," Nazaruddin said after examined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as a witness in the case Hambalang Project KPK building in Jakarta, Thursday (29/8).
KPK investigators when asked about the source of the budget, according to Nazaruddin, by collecting fees of a number of government projects.
"I told one of the targets is Hambalang, then I explain who was involved in the Hambalang project," said Rudi.
Supreme Audit Board (BPK) audit results through investigative phase II of the project development Training and Education Center of National Sports School (P3SON) in Hambalang, Bogor, West Java, BPK also details the role of Anas Urbaningrum, former Chairman of the Democratic Party.
BPK said Anas role in the maintenance of certification in the National Land Agency (BPN) that issued the certificate of land 32 acres in the hills Hambalang Village, Citeureup district, Bogor regency, West Java, with an estimated budget of Rp 1.1 trillion.
After the meeting, Ignatius tries to call JW (when it served BPN). But Ignatius Mulyono (IM) failed to contact JW, IM then contacted MN, which explains Hambalang certificate issue is still in the process.
BPK audit also concluded Anas allegedly involved in this project. "AU with MN ask IM to help the process to obtain land use rights Hambalang in BPN," the audit concluded. In this case, Anas named as a suspect and allegedly received gratuities from megaproject Rp2, 5 trillion.
