Golkar Ingin Munas di Bali, Wapres JK Bantah Intervensi Konflik Internal
Indonesian VP Denies Govt Intervening in Internal Conflict of Golkar Party
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membantah jika pemerintah ikut intervensi terkait konflik di Partai Golkar antara lain dengan melarang mengadakan musyawarah nasional di Bali oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
"Kita tidak intervensi, tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang apa kata dunia internasional," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (26/11).
Dikatakan Jusuf Kalla sebenarnya munas diadakan di mana saja boleh saja asalkan bisa ada jaminan dari aparat keamanan bahwa tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Kantor Pusat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.
"Harus ada jaminan dari aparat keamanan munas diselenggarakan di mana saja asal bisa dikendalikan. Itu bukan berarti pemerintah intervensi tapi harus dilihat dari sudut keamanan," katanya.
Wapres mengakui sudah berbicara dengan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono agar masing-masing pihak bisa menahan diri dan jangan sampai menimbulkan perpecahan apalagi sampai ada intimidasi.
"Sebaiknya kedua kubu harus mencari jalan tengah yang demokratis. Jangan ada intimidasi dan intervensi sehingga mengganggu proses demokratisasi," kata Jusuf Kalla.
Ia juga berharap agar perselisihan di tubuh Partai Golkar bisa segera diakhiri dengan cara damai dan mengakomodasi masing-masing pihak dengan baik.
Jusuf Kalla mengatakan apabila Golkar terus-menerus didera oleh perpecahan seperti itu dikhawatirkan akan memberikan efek yang kurang baik bagi proses demokrasi di Indonesia.
"Sebaiknya dicari jalan tengah dan saya yakin itu bisa dicapai oleh masing-masing pihak. Sekali lagi tak boleh ada intimidasi dan intervensi dari manapun," kata Wapres.
Jakarta (B2B) - Indonesian Vice President (VP) Jusuf Kalla denied that the Indonesian government intervened in the internal conflict of the Golkar Party by not allowing it to hold a congress in Bali.
"We did not intervene. However, the government would like to remind those involved about the security threat it (the congress) would pose in Bali, which is a tourism destination. What will happen if there are riots there and people fight using daggers? What will the world say about it?" he told newsmen at his office here on Wednesday.
He added, that parties could actually hold a congress anywhere as long as security authorities could assure that a clash, like the one that took place at the Golkar Party headquarters in Slipi, Jakarta, recently, will not happen.
"A congress can be held anywhere as long as security authorities guarantee that it will be controlled. This does not translate to an intervention. The governments action must be seen from a security point of view," he stated.
Moreover, Kalla admitted that he had spoken to Aburizal Bakrie, the current general chairman of the Golkar Party, and Agung Laksono, a party figure who recently set up a presidium to take over Golkars management from Bakrie. He asked them to exercise restraint and prevent division or intimidation from happening.
"The two camps had better seek a democratic way (to resolve the issue) and not resort to any kind of intimidation or intervention so that democracy in the country is not hindered," he emphasized.
The vice president hoped that the conflict in the party could be peacefully settled soon by accommodating the parties involved.
Kalla further noted that if Golkar Party continued to be mired in this internal conflict, it is feared that the democratic way of functioning in the country will be affected significantly.
"They had better find a way to compromise. I am confident it can be achieved. But, I repeat, there must not be any intimidation or intervention from any party," he cautioned.
