Jakarta (B2B) - Susilo Bambang Yudhoyono menolak pemberian gelar jenderal besar dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Presiden SBY mengatakan, dirinya tidak mengharapkan penghargaan apapun atas kebijakan pemerintahannya untuk memajukan TNI.

Penolakan ini disampaikan Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.

"Terus terang beliau menolak dalam hal ini, tapi kita mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI tadi. Apa-apa yang dilakukan, sejumlah kebijakan beliau untuk memajukan TNI itu memang benar adanya, tapi sekali lagi tidak memerlukan penghargaan seperti itu, karena sekali lagi itu memang kewajiban presiden," kata Sudi kepada pers di Jakarta seperti dilansir presidenri.go.id.

Sudi menuturkan, sudah sewajarnya apabila presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas TNI. Salah satunya yakni kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Sudi menambahkan, siapapun presidennya, pasti akan menerbitkan kebijakan untuk memajukan institusi TNI. Oleh karenanya, Presiden SBY menilai penghargaan jenderal besar tidak perlu diberikan kepada dirinya.

Penganugerahan gelar jenderal besar untuk Presiden SBY disampaikan Panglima TNI Moeldoko dalam acara penutupan rapat pimpinan (rapim) TNI/Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta tadi siang. Moeldoko mengatakan bahwa SBY pantas dianugerahkan pangkat jenderal besar atas kontribusinya dalam memajukan TNI.

"Semangat yang kuat dari Bapak SBY untuk membanngun TNI yang handal, kami TNI tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Presiden SBY mendapatkan anugerah jenderal besar. Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden," ucap Moeldoko.

Jenderal besar adalah pangkat tertinggi bagi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Sepanjang sejarah TNI AD, ada tiga orang jenderal yang menerima gelar prestisius ini. Mereka adalah Jenderal Besar Soedirman, Jenderal Besar A.H. Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto.