597 Koruptor yang Ditangkap, PNS di Daerah Mendominasi
Out of 597 Corruptors Arrested, Mostly Are Civil Servant Officers in Regions
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Dari total 597 tersangka koruptor yang ditangkap, sebanyak 263 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan daerah, 122 orang pegawai swasta dan 62 orang karyawan BUMN/BUMD dan sisanya adalah kepala daerah, politisi dan lain-lain.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, banyaknya koruptor dari kalangan PNS karena kepolisian dan kejaksaan lebih banyak menjerat koruptor 'kelas teri'.
"Pada kasus korupsi di daerah lebih pada internal kinerja badan pengawas masing-masing yang belum optimal. PNS yang tertangkap tangan melakukan praktek korupsi, lebih banyak karena didesak kebutuhan hidup," ungkap Agus.
Dia menambahkan, korupsi di kalangan instansi pemerintah tersebut terjadi karena rekrutmen belum cukup efektif. Karena itu, untuk mencegahnya sistem rekrutmen harus dilakukan secara ketat dan transparan.
Jakarta (B2B) - Out of 597 corruptors arrested, 263 people are civil servant officers in local administration, 122 employees in private companies, and 62 employees of state/regional companies. The rest are regional leaders, politician, etc.
Coordinator of Investigation Division in Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, says that the civil servant majority is because police department and attorney general focuses more on ensnaring low-class corruptors.
“In corruption cases in regions, it is more on the low performance of each supervising agency. The civil servant officers committing corruption are mostly in need of money to fulfill daily need,” says Agus.
He adds that corruption in governmental offices occurs because of ineffective recruitment. Hence, to prevent this, recruitment must be carried out strictly and transparently.
