Jakarta (B2B) - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, Rabu, karena dakwaan korupsi dan pencucian uang.

Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan Anas Urbaningrum terbukti bersalah menerima uang dan properti sebagai suap dan mengatur proyek-proyek yang didanai APBN di antaranya dari proyek Hambalang.

Anas juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara.

Majelis hakim juga memerintahkan Anas untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94,18 miliar dan US$5,26 juta, dan vonis tersebut bersifat final, seperti dilansir MailOnline.

Jika dakwaan hakim tidak dipenuhi, harta kekayaannya akan disita dan dilelang oleh negara, kata ketua majelis hakim Haswandi. Apabila tidak cukup, maka hukuman kurungan penjara akan ditambah dua tahun, kata hakim.

Anas maupun jaksa Tipikor, yang menuntut vonis 15 tahun penjara, belum memutuskan apakah akan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Anas terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat pada 2010, namun mengundurkan diri pada Februari lalu setelah dinyatakan sebagai tersangka korupsi.

Ketua umum partai kemudian diambil alih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang akan menyerahkan jabatannya Oktober mendatang.

Tiga menteri di kabinet pemerintahan Presiden SBY telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dan korupsi dituding menghambat investasi asing.