Jakarta (B2B) - Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi di proyek Hambalang.

"Kami mengimbau Anas untuk datang memenui panggilan ketiga KPK pada hari Jumat," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada pers di Jakarta, Rabu (8/1).

Anas Urbaningrum telah dua kali mangkir dari panggilan KPK yakni pada 31 Juli 2013 dan 7 Januari 2014 untuk pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi. KPK berencana memanggil lagi Anas pada Jumat (10/1).

"Kami berpikiran positif terhadap Anas. Kami menghmbau agar dia datang memenuhi panggilan ketiga KPK pada Jumat (10/1)," kata Johan Budi.

Pada Selasa (7/1), Penasihat hukum Anas, Carrel Ticualu, datang ke KPK sementara AU sendiri mangkir.

Carrel mengatakan Anas tidak datang ke KPK lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) dari lembaga antigratifikasi tidak jelas.

"Kami tidak dalam kapasitas untuk menantang KPK. Tapi terdapat sprindik KPK yang tidak jelas," katanya.

Salah satu poin paling mendasar ialah sprindik yang ditujukan kepada Anas terdapat istilah "proyek lain-lain". Dari poin itu, Carrel menganggap terdapat ketidakjelasan pemanggilan.

Di lain pihak, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan jika pihak Anas menganggap terdapat unsur cacat hukum dalam sprindik maka seharusnya mantan ketua umum Partai Demokrat itu menempuh jalur hukum. Bukan justru dengan mangkir dari panggilan KPK.

Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor dan proyek-proyek lain.

KPK juga sempat memeriksa sejumlah petinggi partai berlambang bintang mercy itu. Seperti anggota Komisi I DPR sekaligus mantan anggota Badan Anggaran DPR Mirwan Amir, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jhony Allen Marbun dan anggota Komisi IX DPR Gede Pasek Suardika.

"AU mangkir dari panggilan KPK dan itu adalah tindakan yang tidak kooperatif," kata Johan Budi.