KPK Puji dan Dukung Jokowi-Ahok Berantas Korupsi di DKI
KPK Praise and Support Jokowi-Ahok Eradicate Corruption in DKI
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kagum pada program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) deliberalisasi informasi di tingkat kelurahan. KPK akan mendesain sistem arsitektur sumber daya manusia dengan menempatkan personel KPK di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kedua orang itu (Jokowi dan Ahok) harus didukung. Kami akan menempatkan orang, tapi belum sekarang karena masih dalam arsitektur SDM KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (27/5).
Ketika ditanya kapan direalisasikan, menurut Bambang, hal ini masih perlu didiskusikan diawali langkah membuat memoranda kesepahaman KPK dengan Pemprov DKI.
"Beberapa usulan yang sistemnya sudah diprogram di KPK akan kami delivery ke Pemprov DKI. Karena kami juga ingin lihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Ahok," ungkap Bambang.
Dia menambahkan, tugas KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya membangun sistem yang bisa meminimalisasi potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
"Kami berharap teman-teman Pemprov DKI akan kami latih dan menjadi agen kita. Itu gagasan yang siap dikerjakan," tambah Bambang.
Jokowi pun menyambut baik rencana itu. "Seperti saya sampaikan dalam ruang rapat tadi mengenai badan pengadaan barang dan jasa, nanti ada sistem integritas yang dimiliki KPK ingin kami kerja samakan. Maka dapat orang-orang yang terbaik, punya integritas."
Jakarta (B2B) - The Corruption Eradication Commission (KPK) declared amazed at the program Jakarta Governor, Joko Widodo and Vice Governor of Jakarta, T Basuki Purnama (Ahok) deliberalisasi information at the urban village level. KPK will design the system architecture of human resources by placing personnel KPK in Jakarta Provincial Government.
"Both men were (Jokowi and Ahok) must be backed. We will put people, but not now because it is still in the HR architecture KPK," said KPK deputy chairman Bambang Widjojanto in Jakarta, Monday (27/5).
When asked when it will realize, according to Bambang, still need to be discussed began making memorandum of understanding (MoU) between KPK and the city government.
"Some of the proposals, the system is programm in the KPK will be submitt to the city government. Because we want to see good people like Mr. Jokowi and Ahok," said Bambang.
He added that the task of KPK and the Audit and Development Agency (BPK) just build a system that can minimize the potential for corruption and abuse of authority.
"We hope that friends in city government, we will train and become our agent. Was the idea of ​​a ready doing," Bambang added.
Jokowi also welcomed the plan. "As I said in the last meeting about procurement agency, there will be a system of integrity of KPK who wants the adoption so we will get the best people, which have integrity."
