MEDIA asing melansir kabar tak sedap tentang posisi politik Joko Widodo setelah enam bulan dilantik menjadi Presiden RI, berawal dari upayanya mengajukan anggaran pembangunan dan belanja negara (RAPBN) tahun ini ke DPR yang dikuasai lawan politiknya, Koalisi Merah Putih (KMP), disebutkan bahwa Jokowi menyerahkan penanganan hal itu kepada para pembantunya untuk berunding dengan para legislator di DPR.

Kabar yang dilansir Reuter melalui artikel berjudul 'Honeymoon over for Indonesian Leader as U-turns erode authority' seperti dikutip MailOnline menyebutkan bahwa para pembantunya menawarkan 'barter'' berupa penambahan uang muka pembelian mobil baru hampir Rp200 juta per unit.

Di tengah penolakan publik terhadap janji konsesi di negara yang korupsinya merajalela, tulis Reuters, para pembantu Presiden bergegas balik arah, akibatnya dukungan publik terhadap Joko Widodo pun mulai tergerus sejak berkuasa enam bulan lalu.

Pengusaha mebel di Solo, Jawa Tengah yang karier politiknya melambung menjadi presiden di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sebagai presiden pertama dari non militer atau elit politik, dipandang sebagai angin segar bagi Indonesia.

Dialah pemimpin sesungguhnya, kata para pendukungnya, yang berjanji akan membasmi korupsi, mempromosikan orang berdasarkan prestasi bukan koneksi dan menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian dengan memotong jalur birokrasi untuk mengundang investor.

Namun dalam wawancara dengan Reuters, beberapa pejabat pemerintah dan orang dalam istana menuding Presiden Jokowi bertindak sebaliknya.

Keputusan penambahan uang muka mobil pejabat tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) menggerus reputasi Jokowi dan menyita banyak waktu. Hubungannya pun merenggang dengan Ketua Umum PDIP dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri semakin menyudutkan Jokowi.

"Kondisi politik menyita banyak energi dan waktu, ketimbang tugas penting perbaikan ekonomi seperti membangun jalan dan pelabuhan," kata Eko Sulistyo, pejabat di kantor presiden kepada Reuters yang dikutip MailOnline.

"Konsentrasi dan fokus dapat terfragmentasi dan rusak karena politik (sekelilingnya)," tambahnya. "Itu mempengaruhi menteri dan kinerja pemerintah."

Namun Sulistyo, seperti pejabat lain yang telah diwawancarai, meyakini Jokowi dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan tetap mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

"Di Jalur yang Tepat"
Salah satu kendala utama Presiden Jokowi adalah dukungan politik. Dia tidak didukung secara mayoritas di DPR sehingga langkah reformasi di pemerintahannya kerap terhadang.

Meskipun demikian, dia telah berjanji kepada para investor asing pada tekadnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembenahan anggaran untuk meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur.

"Ini baru enam bulan, dan belum secara signifikan menunjukkan perbaikan ekonomi, karena upaya itu butuh waktu," kata seorang menteri sekaligus penasihat presiden yang meminta tidak disebutkan namanya.

"Saya percaya kami berada di jalur yang tepat. Ada banyak gangguan dari sudut pandang yang berbeda ... Karena itu, orang tidak melihat hal-hal baik yang terjadi."

Meskipun begitu harus diakui memang kemunduran.

Jokowi mengakui bahwa ia tidak membaca keputusan tentang tunjangan mobil sebelum menandatanganinya, akibatnya Presiden dikecam dan dicemooh di media sosial dan di surat, yang menambah daftar kelemahannya.
Netizen melalui media sosial juga mengecam kebijakan pembebasan visa bagi warga dari 30 negara, melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel dan kebijakan ekspatriat yang bekerja di Indonesia harus lulus tes bahasa Indonesia.

Polemik Kandidat Kapolri
Reputasi Presiden Jokowi Widodo juga melemah di mata rakyatnya terkait dominasi Megawati, ketua umum PDIP dan koalisi partai politik pendukung Jokowi.
Pada kongres PDIP di Bali belum lama ini, presiden tampak duduk membungkuk di kursi barisan depan menyimak pidato Megawati yang meminta kadernya mengikuti kebijakan partai, katanya ketentuan itu juga berlaku bagi Presiden Jokowi.

Jokowi meninggalkan kongres partai yang berlangsung tiga setelah hadir beberapa jam saja tanpa menyampaikan pidato.

Hubungan antara Jokowi dan Megawati merenggang awal tahun ini terkait kandidat Kapolri, kata sumber di internal PDIP.

Jokowi harus menunda melantik Kapolri selama berminggu-minggu sebelum tunduk pada tekanan publik dan batal melantik Budi Gunawan, yang dekat dengan Megawati, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap oleh KPK.

Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah setelah menang dalam gugatan praperadilan, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, publik pun menyatakan gusar terhadap Jokowi dianggap tidak tegas dalam mengambil keputusan.

"Hari-hari ini mereka (Jokowi dan Megawati) lebih jarang berbicara. Pasti ada masalah komunikasi antara bosPDI-P dan Jokowi," kata kader PDI-P Andreas Pareira.

Bagi para investor asing, kebijakan Jokowi memicu pertanyaan besar pada saat pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam lima tahun terakhir dan membutuhkan kickstart dari investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur.

"Enam bulan ini kita masih menghadapi tanda tanya besar apakah Jokowi mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden," kata Jakob Sorensen, kepala European Business Chamber of Commerce di Jakarta.

Dalam pidato berbahasa Inggris, Jokowi mengatakan dalam forum bisnis minggu ini: "Silahkan datang dan berinvestasi di Indonesia karena ketika kita melihat tantangan, saya melihat kesempatan Dan jika Anda terhadang kendala,  hubungi saya..."