Ujian Nasional Diundur, DPR Desak Mendikbud Bertanggung Jawab
National Exam Delay, Parliament urged the Education Minister Responsible
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Heru S Winarno
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh dituding mencederai pendidikan nasional lantaran pelaksanaan Ujian Nasional yang buruk tahun ini, dengan terjadinya keterlambatan distribusi soal UN untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 11 provinsi di kawasan Indonesia tengah.
Wakil Ketua DPR RI, Priyio Budi Santoso mendesak pertanggungjawaban Mohammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas sengkarut UN SMA tahun 2013, meskipun berdalih alasan teknis di percetakan dan distribusi soal-soal UN.
"Pelaksanaan UN yang buruk pada tahun ini telah menciderai pendidikan nasional. Saya dapat informasi, keterlambatan distribusi soal ujian untuk UN membuat pelaksanaan terlambat hingga beberapa hari," kata Priyo kepada pers di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/4).
Menurutnya, pelaksanaan UN di Indonesia bukan yang pertama kali diselenggarakan sehingga sangat disayangkan adanya keterlambatan distibusi soal ke sejumlah daerah yang mencapai 11 provinsi.
Jakarta (B2B) - Education and Culture Minister Mohammad Nuh accused of harming national education, because of the poor implementation of the National Exam this year, with the delay distribution the national examination for high school students (SMA) in 11 provinces in the central region of Indonesia.
Vice Chairman of the House of Representatives, Priyo Budi Santoso Mohammad Nuh urgent responsibility as Minister of Education and Culture of the chaos UN High School in 2013, despite argued the technical reasons on printing company and distribution exam questions.
"Implementation of the UN that bad this year has damaged the national education. I got the information, delay distribution make the implementation of the UN be delayed up to a few days," said Priyo told reporters at the parliament building in Senayan, Jakarta, Monday (15/4).
According to him, the implementation of the UN in Indonesia is not the first organized, so it is unfortunate delays in distribution to the 11 provinces.
