BLSM: 4 Parpol Menolak, karena Isu Politis Atasi Kemiskinan
4 Political Parties Refuse BLSM, just a Political Issues to Overcome Poverty
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Empat partai politik secara tegas menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan BBM bersubsidi. Mereka menuding BLSM sebagai isu politis untuk mengatasi kemiskinan dan rawan konflik sosial.
Keempat partai politik yang menolak BLSM adalah Partai PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Pemerintah seharusnya berusaha menekan di sektor transportasi diikuti langkah mengatasi penyelundupan BBM bersubsidi dan efisiensi penggunaan BBM," kata juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fary Djemy Francis dalam pertemuan DPR dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Sabtu (15/6).
Sementara juru bicara Fraksi Hanura Rudi Tampubolon menyatakan sikap untuk menolak kenaikan BBM. Dalihnya, kenaikan harga BBM akan mendorong pelemahan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan investasi asing, dan bukan memilih jalan pintas melalui kenaikan harga BBM.
"Apabila harga BBM bersubsidi naik maka inflasi naik tujuh persen dan menambah warga miskin, karena menurunnya daya beli. Kami meminta pemerintah lebih mengelola keuangan negara dengan tingkatkan produktivitas dan optimalisasi pendapatan dengan perbanyak investasi," kata Rudi Tampubolon.
Juru bicara Fraksi PKS, Yudi Yudiana menilai keputusan kenaikan BBM tidak sesuai dengan kondisi ekonomi global apalagi inflasi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2013 terlalu tinggi.
"PKS melihat kenaikan harga BBM tidak tepat, karena pemerintah tidak pernah memangkas subsidi dan inflasinya juga sangat besar. Lebih baik tidak menaikkan harga BBM," ungkap Yudi.
Fraksi PDI-P melalui juru bicara Sayed Muhammad menuding langkah pemberian subsidi BBM merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.
"Perlu stimulus, PDIP mengusulkan program padat karya ketimbang memberi BLSM. Kami juga meyakini APBN Perubahan 2013 sudah memadai untuk memberi subsidi, langkah selanjutnya kami menyerahkan kepada rapat paripurna DPR," ungkap Sayed.
Jakarta (B2B) - Four political parties expressly rejected outright while public assistance (BLSM) as compensation from the subsidized fuel price hike. They accused BLSM as a political issue to tackle poverty and social conflict prone.
The fourth political party that refuses: PDI-P party, the Prosperous Justice Party (PKS), the People´s Conscience Party (Hanura) and the Great Indonesia Movement Party (Gerindra).
"The government should try to curb inflation in the transport sector, follow steps cope the smuggling of subsidized fuel and fuel efficiency," said a spokesman for Indonesia Movement Party (Gerindra) Fary Djemy Francis at a meeting with House Budget Board in Jakarta, Saturday (15/6) .
While Hanura faction spokesman Rudi Tampubolon expressed stance to reject the fuel price hike. He argued, rising fuel prices will push down the economic growth and trigger inflation. The government should improve the management of public finances and increasing foreign investment, and instead chose a shortcut to raise fuel prices.
"If the price of subsidized fuel rises, inflation up seven percent and increase of poor people, because of declining buying power. We asked the government to manage state finances by increasing productivity and revenue optimization with multiply investments," said Rudi Tampubolon.
PKS faction spokesman, Yudi Yudiana assess the fuel price hike decision is not in accordance with the conditions of the global economy especially inflation set in the 2013 Budget Amendment is too high.
"PKS see a rise in fuel prices is not proper, because the government has never cut subsidies and inflation is also very large. Better not hike fuel prices," said Yudi.
PDI-P through a spokesman Sayed Muhammad accused the fuel subsidy measures is the responsibility of the government to its people.
"Need to a stimulus, PDIP proposes intensive program rather than giving BLSM. We also believe Budget Amendment 2013 was sufficient to give subsidies, the next step we submit to the plenary session of the Parliament," said Sayed.
