Jakarta (B2B) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, pihaknya telah memberi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap nama-nama calon menteri yang diserahkan. Meski begitu, Samad tidak mau menyebut nama-nama yang diberi tanda merah dan kuning itu.

"Itu tidak boleh. Itu hak prerogatif Presiden. Biar Pak Jokowi yang menyampaikan. KPK sudah memberi rekomendasi ada ´merah´, ada ´kuning´. Antara ´merah´ dan ´kuning´ itu sama, tidak boleh jadi menteri," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Gedung KPK Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Senin (201/10), mengatakan, dalam daftar nama 43 calon menteri yang diserahkan oleh Jokowi, ada yang berpotensi terlibat kasus korupsi di KPK.

"Kadarnya mau tahu? Kalau ´merah´ mungkin itu tidak lama lagi, kalau ´merah´ satu tahun, kalau ´kuning´ bisa dua tahun, begitu. Jadi antara ´merah´ dan ´kuning´ itu sama, tidak ada yang boleh jadi menteri," ungkap dia.

Samad menjelaskan, angka satu dan dua tahun itu merupakan perumpamaan.

"Itu kan perumpamaan. Saya bilang, kalau yang ´merah´ bisa setahun, yang ´kuning´ bisa dua tahun. begitu pula sebaliknya. Yang ´merah´ bisa sehari, yang ´kuning´ bisa dua hari. Itu kan perumpamaan," kata dia.

Namun, dia menyataka, "Tidak boleh (menyampaikan), Kita hormati Pak Jokowi, biarlah pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang dalam posisi kuning dan merah, tapi posisi ´kuning´ dan ´merah´ itu sama, gak boleh jadi menteri."