Jokowi Gandeng KPK untuk Bangun Sistem Transparansi
Jokowi Cooperates with KPK to Build Transparency System
Reporter : Roni Said
Editor : Ismail Gani
Translator : Intan Permata Sari
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian di sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, KPK menemukan sejumlah potensi pelanggaran yang harus diperbaiki.
Penegasa tersebut dikemukakan Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja setelah kedua lembaga sepakat untuk menjalin kerja sama, dengan menjadikan Jakarta sebagai proyek percontohan oleh KPK sebagai pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.
"Kami ingin membenahi sistem yang ada di Pemprov DKI. Kami ingin membangun sistem yang transparan dalam penganggaran, pengadaan barang, pengaduan, dan akses publik terhadap informasi," kata Jokowi usai menghadiri pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11).
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, pihaknya telah melakukan kajian di sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Alhasil, KPK menemukan sejumlah potensi pelanggaran yang harus diperbaiki.
"Kami memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. Kami terkejut karena semua masukan-masukan kami diterima utuh. Pak Gubernur juga sudah punya desain, tinggal diklopkan dengan temuan kami. DKI akan jadi pilot project bagi provinsi lain," ujar Adnan.
Jakarta (B2B) - Corruption Eradication Commission (KPK) has reviewed on some regional working units in DKI Jakarta provincial administration. The result is that KPK finds some violations that must be improved.
It is stated by Governor of DKI Jakarta, Joko Widodo, and Deputy Chair of KPK, Adnan Pandu Praja after the two institutions agree to
cooperate by setting Jakarta as a pilot project by KPK as an honest and transparent regional administration.
“We want to repair the current system in Jakarta provincial administration. We want to build a transparent system in budgeting, procurement, complaint, and public access to information,” says Jokowi after attending the meeting in KPK office, Jakarta, on Tuesday (27/11).
Deputy Chair of KPK adds that he has reviewed a number of regional working units in the provincial administration. KPK finds some potential violations that must be improved.
“We give recommendation to DKI Jakarta provincial administration. We are surprised that our ideas are fully accepted. The Governor also has had plan, the only thing left is to match it with our findings. DKI Jakarta will be a pilot project for other provinces,” says Adnan.
