Kumpulkan Dana Kampanye, Caleg Incumbent Kinerjanya Melemah
Collect Funds Campaign, Incumbent MPs Candidates Weakens its Performance
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mensinyalir calon legislatif incumbent yang saat ini berada di parlemen, sebagian besar dari mereka akan fokus mengumpulkan dana kampanye ketimbang bekerja dengan baik di akhir masa jabatannya.
"Kemungkinan besar akan banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, dengan mengabaikan wewenangnya untuk kepentingan kampanye Pemilu 2014," kata juru bicara KUAK, Jerry Sumampauw di Jakarta, Minggu (5/5).
KUAK terdiri atas Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lima, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Koalisi Publish What You Pay (PWYP).
Menurut Jerry, berdasarkan daftar calon legislatif yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih dari 90% calon legislatif incumbent kembali mencalonkan diri di Pemilu 2014.
"Fungsi pengawasan anggaran DPR diindikasikan melemah," kata Jerry yang juga Direktur Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi).
Berdasarkan kajian KUAK, kata Jerry, terindikasi pada pembahasan anggaran tidak transparan di Badan Anggaran DPR dan mengendurnya pengawasan pengelolaan anggaran di kementerian.
Jakarta (B2B) - State Coalition for Financial Accountability (KUAK) indicated that incumbent legislative candidates currently in parliament, most of them will focus raise campaign funds rather than working well at the end of his tenure.
"Most likely will be a lot of misuse of authority, with neglect of duty and authority for the benefit of the 2014 election campaign," said spokesman KUAK, Jerry Sumampauw in Jakarta, Sunday (5/5).
KUAK consisting of Indonesian Voters Committee (Tepi), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), the Foundation Strengthening Participation, and Community Partnerships Initiative Indonesia (Yappika), Indonesian Parliamentary Center (IPC), the Indonesian Parliament Concerned Citizens Forum (Formappi), Lima, the Indonesian Transportation Society (MTI), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (KPPOD), Center for Regional Studies and Information (Pattiro), Coalition of Publish What You Pay (PWYP).
According to Jerry, based on the list of legislative candidates released by the General Elections Commission (KPU) more than 90% legislative candidates of incumbent re-elected in the 2014 election.
"Parliamentary budget oversight function indicated weakening," said Jerry who is also the Coordinating Director Indonesian Voters Committee (Tepi).
Based on the study KUAK, Jerry said, indicated the budget discussions that do not transparent on the House Budget and loosening of budgetary supervision in the management of the ministry.
