Sumut Provinsi Terkorup, Kasus Korupsi Terbanyak di DKI Jakarta
North Sumatra Province the Most Corrupt, Corruption Cases Highest in Jakarta
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sumatera Utara berada di peringkat pertama sebagai provinsi dengan potensi jumlah korupsi terbesar di Indonesia mencapai Rp400 miliar. Disusul Aceh Nangroe Darussalam (NAD), Papua Barat dan DKI Jakarta.
Fakta tersebut dikemukakan Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Jumat (19/7). Kerugian negara diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2012.
Menurut Uchok, secara kuantitas kasus korupsi yang terjadi di Sumut, jumlahnya di bawah DKI Jakarta, hanya hanya 278 kasus, sementara di DKI Jakarta tercatat mencapai 967 kasus. Namun nilai potensi kerugian bagi negara lebih Rp400 miliar di Sumut, sementara di DKI Jakarta Rp191 miliar.
“Ini menunjukkan komitmen kepala daerah kurang dalam pemberantasan korupsi,” kata Uchok usai menyampaikan publikasi Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2008-2012.
Sangat disesalkan, kata Uchok, menghadapi situasi tersebut DPRD tidak bekerja optimal.
Dari hasil investigasi Fitra, menurut Uchok, para anggota DPRD cenderung mengabaikan pengawasan terhadap eksekutif, tapi justru bekerjasama melalui program-program dari APBD demi kepentingan pribadi dan partai politik.
Jakarta (B2B) - North Sumatra was ranked first as the province with the largest number of potential corruption in Indonesia reached Rp400 billion. Followed Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), West Papua and Jakarta.
The facts conveyed by the Director of Investigation Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra), Uchok Sky Khadafi in Jakarta, Friday (19/7).
According to Uchok, the quantity of corruption cases in North Sumatra, Jakarta amount below, just only 278 cases, while in Jakarta reached 967 cases. However, the value of potential losses to the country over Rp400 billion in North Sumatra, while in Jakarta Rp191 billion.
"It shows the commitment of the regional heads lacking to eradicate corruption," said Uchok after submitted publications Examination Results (IHP) Supreme Audit Board (BPK) in the period 2008-2012.
Regrettably, Uchok said, the situation faced local parliament did not work optimally.
From the results of the investigation Fitra, according Uchok, the members tend to ignore the oversight of the executive, but instead work through programs from the regional budget for personal and political party interests.
