SEORANG mantan panglima militer kontroversial yang dituding melakukan kekejaman di Timor Timur telah ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada Rabu, dan kalangan aktivis menyebutnya langkah mundur Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia.

Wiranto, ditunjuk pada pos penting dalam reshuffle kabinet, termasuk di antaranya petinggi militer senior Indonesia yang didakwa oleh jaksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas pelanggaran hak asasi manusia selama 24 tahun integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Sekitar 100.000 orang diperkirakan tewas, terutama oleh pasukan Indonesia dan pendukungnya, atau tewas karena kelaparan dan penyakit selama bergabung dengan Indonesia, yang terjadi selama pemerintahan tiga dekade dari diktator Soeharto.

Namun pasar bersorak atas penunjukan Sri Mulyani Indrawati, kini menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, untuk menempati jabatan menteri keuangan - enam tahun setelah ia mengundurkan diri dari pekerjaan yang sama setelah mendapat serangan dari kekuatan konservatif pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penunjukan Wiranto menuai kekecewaan di kalangan aktivis HAM. Presiden Joko Widodo, yang mengambil alih kekuasaan pada 2014, adalah pemimpin pertama Indonesia yang berasal dari luar elit politik dan militer dan diharapkan pengaruh petinggi militer senior akan berkurang di bawah kepemimpinannya.

"Ini adalah kemunduran," Andreas Harsono, peneliti untuk Human Rights Watch, mengatakan kepada AFP. "Pesan yang ingin disampaikan bahwa Jokowi tidak lagi  progresif seperti sebelumnya dalam melaksanakan agenda HAM."

Presiden Jokowi dinilai cenderung berusaha untuk menyeimbangkan koalisi partai, kata Keith Loveard, pengamat risiko senior dari Concord Consulting di Jakarta.

Partai Hanura yang didirikan Wiranto, mitra koalisi, kehilangan dua menteri lainnya di kabinet, dari 13 orang yang masuk kabinet Jokowi dan merupakan perombakan kabinet kedua pada pemerintahan Jokowi.

Peristiwa Berdarah
Wiranto, seperti kebanyakan orang Indonesia hanya memiliki satu nama, adalah Panglima ABRI (kini TNI) ketika tentara dan melakukan operasi militer di Timor Timur sebelum dilakukan referendum untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpisah dari Indonesia pada Agustus 1999. Timor Timur kemudian secara resmi berdiri sebagai negara merdeka pada 2002.

Wiranto menyanggah dakwaan bersalah dan tidak pernah menghadapi sidang pengadilan.

Dia menggantikan Luhut Panjaitan dalam peran kunci sebagai Menko Polhukam, mengawasi lima kementerian termasuk luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.

Para pengamat politik memperkirakan Luhut B Panjaitan menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit militer dan kelompok-kelompok Islam dengan mengambil langkah-langkah belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyelidiki pemberantasan komunis dan para pendukungnya pada 1965.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai penunjukan
Wiranto, karena dia dinilai 'teruji dan berpengalaman'. Dia sebelumnya menjabat posisi menteri pertahanan dan keamanan (Menhankam).

Meskipun sejumlah tuduhan mengarah pada dirinya, Wiranto berhasil mempertahankan posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Dia menjadi calon presiden dalam dua pemilu dan pada 2009 maju Pilpres sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Jusuf Kalla, wakil presiden saat ini.

Penunjukan Wiranto dituding sebagai langkah kontroversial Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam. Jokowi juga menghadapi kritik atas penunjukan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan.

Luhut Panjaitan pindah ke jabatan Menko Maritim, yang juga posisi penting pada saat Indonesia terlibat dalam perselisihan dengan China atas Laut China Selatan.

Sri Mulyani sebelumnya menjabat menteri keuangan pada 2005-10 dan diapresiasi atas komitmennya memberantas korupsi dan mengendalikan perekonomian Indonesia. Namun akhirnya dia mengundurkan diri setelah menghadapi serangan atas bailout Bank Century.

Pasar saham Jakarta naik 1,2 persen menyusul berita kembalinya Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.