Jakarta (B2B) - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mencabut hak politik (hak memilih dan dipilih) serta menyita seluruh harta terdakwa kasus korupsi pengadaan alat Driving Simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang, Inspektur (Pol) Djoko Susilo yang dperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, selain pidana penjara 18 tahun dan denda Rp32 miliar, Jaksa KPK juga menuntut hukuman tambahan terhadap Djoko Susilo karena belum disebut oleh media massa.

"Djoko Susilo adalah terdakwa kasus korupsi pertama yang dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Selama ini tidak pernah ada hukuman tambahan, hak politik dicabut, memilih dan dipilih. Kita minta seperti itu, dan itu belum pernah ada koruptor yang dicabut hak politiknya," kata Bambang.

Bambang Widjojanto menegaskan hukuman tambahan itu perlu diberikan agar seseorang yang pernah tersangkut kasus korupsi tak bisa kembali menduduki jabatan strategis.

"Itu artinya hak politik dicabut, dia tidak boleh dipilih. Kan itu terjadi kemarin, para koruptor itu kemudian mau menjadi calon legislatif. Bayangkan, setelah jadi calon legislatif, dipilih menjadi anggota DPr lalu duduk di Komisi III DPR, terus mengontrol penegak hukum. Hancur bangsa ini," ungkap Bambang.

Bambang memberi contoh, terpidana kasus korupsi Susno Duadji yang juga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Susno sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) untuk daerah pemilihan Jawa Barat I.

"Seharusnya media massa mengangkat hal ini, karena tuntutan tambahan jaksa KPK adalah berita baik bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Bambang Widjojanto usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (21/8).