Jakarta (B2B) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasikan adanya praktik kartel yang mengakibatkan melonjaknya harga kedelai impor. Hingga saat ini, KPPU masih menyelidiki dugaan adanya kartel kedelai tersebut.

Komisioner KPPU, Sukarmi mengatakan bahwa KPPU telah mengetahui nama-nama perusahaan pemegang kuota impor, yang diduga mempermainkan harga kedelai.

"KPPU juga mengingatkan Kementerian Pertanian lebih fokus meningkatkan produksi kedelai sehingga tidak tergantung pada impor kedelai," kata Sukarmi di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut catatan KPPU, kata Sukarmi, apabila terbukti adanya kartel, jajaran Kementan dan Kementerian Perdagangan bisa diseret ke meja hijau sebagai pihak yang mengizinkan realisasi impor.

Sementara pada public hearing KPPU terkait impor kedelai, Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam menyatakan bahwa permasalahan yang timbul di komoditi kedelai dapat saja karena kelemahan regulasi atau adanya gejolak dan fluktuasi harga internasional, bahkan bisa saja ada permainan yang mengarah pada tindakan kartel.

"Untuk itu, KPPU mengumpulkan para pemangku kepentingan dan pihak terkait agar dapat membahas bersama dan mendapat solusi untuk mengatasi tingginya harga kedelai saat ini," ungkap Munrokhim dalam public hearing KPPU di Jakarta, awal September lalu seperti dilansir kppu.go.id.

Keluhan serupa dikemukakan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyatakan bahwa harga kedelai yang mencapai nilai Rp. 10.000/kg untuk daerah-daerah tertentu merupakan harga paling tinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Hal ini akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta regulasi yang tidak tegas dari pemerintah, salah satunya adalah tidak adanya pembatasan jumlah impor kedelai.