Agung Laksono Tetap Sah Pimpin Golkar kata Wapres Jusuf Kalla
Indonesian VP Claimed Agung Laksono Still Legitimate Leader of Golkar Party
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla mengatakan, Agung Laksono tetap sah sebagai Ketua Umum dan memimpin partai berlambang beringin tersebut.
"Ya kan menunda, berarti tetap sah tapi pelaksanaannya ditunda," kata Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Senin.
Wapres JK melakukan kunjungan kerja ke Makassar dengan membuka Musyawarah Nasional ke 11 Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Mantan Ketua Umum Golkar itu menyatakan hal tersebut terkait putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan penundaan berlakunya SK Menkum HAM untuk kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Lahirnya putusan tersebut, menurut JK, tidak membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkum HAM, tapi hanya bersifat menunda terkait dengan langkah-langkah yang diambil seperti penggantian pengurus.
"Tidak dibatalkan jadi tetap Agung Laksono. Tapi langkahnya ditunda dulu, tidak dikatakan tidak sah," katanya.
PTUN mengeluarkan putusan sela yang mengabulkan permohonan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie untuk menunda pelaksanaan SK Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. (Ant)
Jakarta (B2B) - The Indonesian Vice President M Jusuf Kalla has said Agung Laksono remains the legitimate general chairman of the Golkar Party despite the recent ruling of the Administrative Court.
"It (the courts ruling) only postpones the implementation of the decision (regarding Agung Laksonos chairmanship). It means his chairmanship remains legitimate and only the implementation is postponed," he said during a working visit in Makassar, South Sulawesi province on Monday.
He made the statement in connection with the issuance of an interim measure by the administrative court that has ordered the postponement of the decision of the minister of justice and human rights to recognize the Golkar Party under Agung Laksonos chairmanship.
Kalla, who is also the former chief of the countrys oldest political party, noted the ruling will not nullify the ministers decision but will only postpone its implementation, including plans to replace party cadres from their current positions.
The court gave the ruling following a request from Agung Laksonos rival leader Aburizal Bakrie.
After the Golkar Partys defeat in last years general elections, it divided into two camps: one under by Agung Laksono and the other under Aburizal Bakrie.
