RKP 2025, Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Indonesian Govt Focuses on Accelerating Sustainable Economic Growth

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi


RKP 2025, Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
EKONOMI BERKELANJUTAN: Menteri PPN/Kepala [Bappenas] Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan usai menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Setkab RI)

Jakarta [B2B] - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional [PPN]/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas] Suharso Monoarfa mengatakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.

“Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan ada kata-kata akselerasi? Pertama, mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2025-2045 Indonesia Emas,” ujar Suharso usai menghadiri sidang kabinet paripurna [SKP] yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo [Jokowi], di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin [26/2].

Suharso mengungkapkan, pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen.

“Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah antara sekitar 5,3-5,6 persen, kemudian tingkat kemiskinan itu antara 6-7 persen, kemudian tingkat pengangguran terbuka juga kita turunkan,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Keuangan [Menkeu] Sri Mulyani mengatakan selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau well-being serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.

"Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 [persen] hingga 2,8 persen dari GDP [gross domestic product]. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya, sehingga dalam situasi global yang suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," kata Menkeu.

Jakarta [B2B] - Minister of National Development Planning (PPN)/Head of the National Development Planning Agency (Bappenas) Suharso Monoarfa said that 2025 as the start of the 2025-2029 National Medium Term Development Plan is very strategic in realizing the vision of a Golden Indonesia 2024.

“Why inclusive and sustainable economic growth and the words acceleration? "First, remembering that 2025 is the beginning of the 2025-2029 RPJMN, and the 2025-2029 RPJMN is very strategic and is part of the beginning of the 2025-2045 National Long Term Development Plan (RPJPN) Indonesia Emas," said Suharso after attending the plenary cabinet session. (SKP) led by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo (Jokowi), at the Presidential Palace in Jakarta, Monday (26/2).

Suharso said that in 2025 the government is targeting economic growth in the range of 5.3-5.6 percent. Apart from that, the government is also targeting to reduce the poverty rate to 6-7 percent and reduce the open unemployment rate to 4.5-5 percent.

"The target for economic growth in 2025 is between around 5.3-5.6 percent, then the poverty rate will be between 6-7 percent, then we will also reduce the open unemployment rate," he said.

Meanwhile, Minister of Finance (Menkeu) Sri Mulyani said that apart from accelerating economic growth, the 2025 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is also focused on improving community welfare or well-being as well as convergence or more even growth between regions.

"For this initial posture, we have previously conveyed that state revenues and state expenditure will be maintained, so that the deficit for now is between 2.45 [percent] and 2.8 percent of GDP [gross domestic product]. Mr. President requested that it really be "It is properly controlled from the deficit side, so that in a global situation of high interest rates and also geopolitical turmoil, confidence in the APBN can still be maintained," said the Minister of Finance.