Pemerintah Targetkan Tutup 100 Lokalisasi Prostitusi hingga 2019
Indonesia Plans to Close All Red-light Districts by 2019
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
PEMERINTAH berencana untuk menutup semua lokalisasi prostitusi merah di seluruh Indonesia pada 2019, kata seorang pejabat pada Rabu, dengan meningkatkan kampanye melawan prostitusi menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup lokalisasi di Jakarta.
Pemerintah pusat akan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menutup sekitar 100 lokalisasi di seluruh daerah dari negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Kementerian Sosial, Sonny W Manalu.
"Kami meyakini kegiatan di lokalisasi berdampak negatif pada anak yang tinggal dekat kawasan tersebut," katanya kepada AFP seperti dikutip MailOnline.
"Prostitusi tidak pernah bisa dihapus dari muka bumi tapi kita harus mencoba untuk menghentikannya merusak generasi muda kita."
Langkah ini dilakukan menyusul upaya Pemkot DKI Jakarta beberapa pekan terakhir berupaya menutup lokalisasi prostitusi di Jakarta, yang disebut Kalijodo, dan menutup rumah bordil dan kafe ilegal menjadi ruang terbuka hijau untuk publik.
Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup lokalisasi Kalijodo setelah kecelakaan fatal awal Februari yang menimpa seorang pria akibat minum minuman beralkohol di Kalijodo sebelum kecelakaan terjadi.
Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah warga, karena tempat tinggal dan tempat usaha mereka harus ditutup sebelum digusur oleh Pemkot DKI dalam beberapa hari mendatang.
Prostitusi dinyatakan ilegal di Indonesia tetapi tetap beroperasi di kota-kota besar.
Pemerintah daerah, memiliki wewenang untuk menutup lokalisasi, dan sampai saat ini telah menutup 68 lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menurut Manalu.
Lokalisasi tersebut termasuk Dolly yang berada di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia yang dianggap sebagai lokalisasi lampu merah terbesar di Asia Tenggara.
Pemerintah menjanjikan untuk memberikan pelatihan, konseling dan bantuan untuk pekerja seks komersial (PSK) yang kehilangan pekerjaan setelah lokalisasi ditutup.
INDONESIA plans to close all red-light districts in the country by 2019, an official said on Wednesday, stepping up a campaign against prostitution after a controversial push to clear up a brothel area of Jakarta.
The government will instruct local authorities to shut down an estimated 100 red-light districts across the world's most populous Muslim-majority country, said Sonny Manalu, a senior official at the social affairs ministry.
"We believe that red-light districts will affect children who live nearby negatively," he told AFP.
"Prostitution can never be erased from the Earth but we must try to stop it corrupting our youth."
The move comes after a weeks-long push to close down one of the capital's most notorious red-light districts, called Kalijodo, and replace the illegal brothels and bars with parks.
Jakarta authorities decided to take action after a fatal car accident early this month blamed on a man who had been drinking in the riverside shanty.
But the plan has angered residents, as many are set to be evicted and see their houses demolished in the coming days.
Prostitution is illegal in Indonesia but is rampant in major cities.
Local governments, who have substantial power, have already closed 68 red-light districts in recent years, according to Manalu.
This includes Dolly in the country's second-biggest city Surabaya, which was thought to be the largest red-light district in Southeast Asia.
The government is promising to provide training, counselling and assistance for sex workers who their lose their jobs after the closures.
