Jakarta (B2B) - Partai Demokrat memprotes pernyataan dari Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, yang membandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam penanganan kasus intoleransi. Jokowi yang hanya sebatas Gubernur dinilai tak bisa dibandingkan dengan SBY yang sudah menjadi Presiden.

"Apalagi Pak SBY dibandingkan dengan Jokowi. Bayangkan Presiden dibandingkan gubernur yang baru saja menjabat. Tidak pantas," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di gedung parlemen Senayan Jakarta, Senin (30/9).

Menurut Nurhayati, ketika seorang pemuka agama membandingkan SBY dengan Jokowi, maka bangsa Indonesia harus mempertanyakan hal itu. Ia merasa pernyataan Pendeta Palti Panjaitan itu bermakna politis. "Ini enggak fair."

Terkait sikap Presiden SBY yang dianggap tidak berbuat banyak dalam menangani kasus intoleransi, Nurhati menyatakan, hal tersebut sama sekali tidak benar. Ia menyebutkan, toleransi antar-umat beragama di Indonesia adalah yang paling baik.

"Kalaupun ada masalah satu dua, itu wajar karena hal ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia," ujar anggota Komisi VIII DPR yang membawahi masalah keberagaman itu.

Sebelumnya diberitakan, Pendeta HKBP Filadelfia, Palti Panjaitan, menyampaikan keprihatinannya dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air. Ia mengatakan, Presiden SBY seharusnya belajar dari Jokowi soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat, seperti dilansir kompas.com.

Salah satunya, kata Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya.

"Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi kalau kinerja jelek baru akan dipindah," kata Palti di Jakarta, Senin (30/9).