TII Desak Seluruh Rakyat Indonesia Perkuat Gerakan Anti-Korupsi
TII Urged All Indonesians to Strengthen the Anti-Corruption Movement
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Parulian Manalu
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Menanggapi hasil yang terlihat pada Indeks Persepsi Korupsi, Transparansi Internasional Indonesia (TII) mendesak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat gerakan anti-korupsi dengan ´melibatkan masyarakat sipil, serikat pekerja dan asosiasi profesi.
"Independensi dan kredibilitas pejabat di Kejaksaan Agung, polisi dan pengadilan harus ditingkatkan," Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis.
"Indonesia mencatat skor 32 dari 100, berdasarkan survei TI` selama 24 bulan terakhir. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi 118, bersama Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar."
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat keenam, di bawah Filipina dan di atas Vietnam.
Sementara itu, anggota Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, mengatakan pemerintah sudah membuat rencana lima tahun untuk memberantas korupsi di sektor publik.
Dia menambahkan bahwa pelaksanaan rencana tersebut dievaluasi setiap tiga bulan.
"Pemerintah memainkan peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Selain mengambil tindakan tegas terhadap korupsi, pemerintah harus memperbaiki sistem dalam cara yang dapat mendukung target pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Yunus.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2012, Denmark, Finlandia dan Selandia Baru berada di peringkat pertama dengan skor 90, didukung akses yang kuat terhadap sistem informasi dan aturan yang mengatur perilaku para pejabat di posisi pelayanan publik.
Afghanistan, Korea Utara dan Somalia berada di posisi kunci dari ketiga survei. Pasalnya, di negara-negara ini tidak ada kepemimpinan yang akuntabel dan lembaga-lembaga publik yang efektif untuk mengambil sikap yang lebih kuat melawan korupsi.
Jakarta (B2B) - In response to the results seen in Corruption Perception Index 2012, Transparency International Indonesia (TII) urged all Indonesians to strengthen the anti-corruption movement in the country by getting "involved in the civil society, worker`s unions, and professional associations".
"The independency and credibility of officials at the Attorney General`s Office, police and court must be improved," Secretary General to Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo said in a press conference on Thursday.
"Indonesia scored 32 out of 100, based on TI`s survey conducted over the past 24 months. The score puts Indonesia in the 118th place, along with Dominican Republic, Ecuador, Egypt and Madagascar."
In the Southeast Asia region, Indonesia is ranked sixth, below the Philippines and above Vietnam.
Meanwhile, a member of Presidential Working Unit for Supervision and Management of Development (UKP4), Yunus Husein, said the government had already made a five-year plan to eradicate corruption in the public sector.
He added that the implementation of the plan was evaluated every three months.
"Government plays an important role in the eradication of corruption. Apart from taking firm action against corruption, the government must improve its system in a way that it can support the target of eradicating corruption in Indonesia," Yunus stated.
In the Corruption Perceptions Index 2012 Denmark, Finland and New Zealand tie first place with scores of 90, helped by strong access to information systems and rules governing the behavior of those in public positions.
Afghanistan, North Korea and Somalia are in bottom three of the survey. In these countries lack of accountable leadership and effective public institutions underscore the need to take a much stronger stance against corruption.
