Larangan Rapat di Hotel Hemat Anggaran Negara Triliunan Rupiah
Indonesian Govt Decision Hotel Meeting Ban May Save Trillion
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI dapat menghemat triliunan rupiah setelah mengeluarkan kebijakan arangan rapat dinas di hotel.
"Selama dua bulan ini kementerian yang saya pimpin sudah bisa berhemat miliaran rupiah, setelah keluarnya aturan rapat dinas tidak dilakukan di hotel. Jika seluruh kementerian dan dinas di provinsi serta kota/kabupaten tidak sedikit-sedikit rapat di hotel maka triliunan rupiah uang negara bisa dihemat," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Diakuinya, banyak pengusaha tempat wisata khususnya hotel yang protes dengan adanya peraturan tersebut, tetapi yang penting tidak merugikan bangsa.
"Bahkan, dengan penghematan ini uang yang biasanya digunakan hanya untuk rapat, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah sekali rapat, bisa dialihkan untuk penggunaan yang lebih penting," katanya.
Selain itu, kata menteri, dana untuk rapat yang tidak digunakan itu ternyata banyak fungsinya, seperti untuk pembangunan sekolah, subsidi masyarakat tidak mampu, kesehatan, pembangunan jalan dan lain-lain.
Dia menambahkan, apabila peraturan ini terus ditanamkan maka selama lima tahun ke depan berapa anggaran untuk rapat dinas di hotel yang bisa dihemat dan sudah pasti akan menguntungkan negara.
Ia mengingatkan setiap kedinasan, pemerintahan ataupun kementerian punya tempat khusus untuk rapat yang bisa menampung ratusan orang.
"Sayang jika ruangan itu tidak digunakan atau hanya menjadi simbol. Saya hanya mengimbau aparatur pemerintahan agar gunakan anggaran hanya untuk kepentingan yang paling penting," katanya.
Menurutnya, dengan adanya penghematan uang untuk rapat maupun perjalanan dinas, akan bisa membantu anggaran yang kurang khususnya peningkatan kualitas bangsa seperti pendidikan dan kesehatan serta membuka lapangan pekerjaan baru.
Dia meyakini, pengusaha hotel juga sudah punya cara lain untuk memperoleh pemasukan, karena bagaimana pun juga pengusaha pasti akan mencari celah untuk menambah pemasukan usahanya. (Ant)
Jakarta (B2B) - The Indonesian minister stated the governments decision to ban officials meetings at hotels will help to save trillions of rupiah.
"In the past two months, the ministry that I lead has saved billions of rupiah, following the issuance of the ban. If all ministries and offices at provincial and district levels would not easily decide to hold meetings at hotels, trillions would be saved," Minister for the Empowerment of State Apparatuses and Administrative Reforms Yuddy Chrisnandi said in Sukabumi, West Java province on Tuesday.
Chrisnandi admitted that several tourism businessmen, especially hotel operators, have raised objections to the policy, but he pointed out that most importantly, the decision did not negatively impact the nation.
Even with regard to the policy, he said the funds used to hold meetings could be diverted to other more important projects.
Yuddy explained that the funds allocated for the meeting could be used for several other purposes such as building schools, providing subsidy for the poor, development of health facilities and roads, among others.
So, if the ban is implemented for the next five years, a significant amount of funds could be saved, and it would certainly benefit the state, he noted.
"Every service, government office, and ministry has been provided with a meeting room that can accommodate hundreds of people.
"So, it would be regrettable if the facility is not utilized and only becomes a symbol. I appeal to all state apparatuses to only use the budget for important purposes," he said.
He stated that the funds derived from the meeting and official travel budget savings could be used for improving educational and health services or providing new employment opportunities.
Yuddy said he believed that hotel owners had ways to cover their losses.
"What is important now is that the benefits from budget saving could be felt by all people. The policy is also important to anticipate against any corruption or budget mark-ups," he added.
