Jakarta (B2B) - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan restrukturisasi Polisi Militer (POM) TNI menjadi bagian upaya TNI mendukung perumusan nilai-nilai revolusi mental dan menyelaraskan Nawa Cita atau 9 Agenda Prioritas Presiden RI Joko Widodo, yang dituangkan dalam kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan bagian dari reformasi birokrasi TNI.

Panglima TNI mengatakan bahwa, restrukturisasi merupakan konsekuensi dari tuntutan revitalisasi di tengah demokratisasi kehidupan berbangsa saat ini, yang meminta TNI harus fokus dan lebih banyak bermain di wilayah tugasnya secara lebih baik, dan dapat menyesuaikan dengan setiap kebijakan pemerintah.

“Saya tekankan kepada seluruh perwira untuk terus meningkatkan kapasitas sesuai wilayah dan tugas masing-masing”, kata Jenderal Moeldoko dalam arahannya saat memimpin upacara peresmian POM TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (4/5).

Upacara diikuti oleh 759 pasukan POM TNI dan Polri, terdiri dari 73 personel Mabes TNI, 200 personel TNI AD, 196 personel TNI AL, 196 personel TNI AU dan 94 personel Polri. Hadir pula Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna serta para perwira tinggi Mabes TNI.

Jenderal Moeldoko menambahkan, restrukturisasi POM TNI menjadi bagian penting penguatan sistem TNI, khususnya pada aspek penguatan suprastruktur disiplin, hukum, dan tata tertib. Selain itu, restrukturisasi POM TNI menjadi bagian upaya TNI mendukung pelaksanaan rumusan nilai-nilai revolusi mental dan penyelarasan Nawa Cita Presiden RI.

"Saya perintahkan komandan Polisi Militer TNI untuk melakukan tindakan korektif terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja POM TNI beserta seluruh jajaran POM TNI terkait penyelenggaraan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib, termasuk penguatan SDM POM TNI”, tegas Panglima TNI.