KETUA DPR RI yang pernah dipuji oleh Presiden AS Donald Trump sebagai salah satu orang kuat Indonesia, menyanggah melakukan dugaan korupsi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi, yang diduga merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan kepada pers yang ditayangkan di televisi pada Selasa bahwa dia akan menghormati proses hukum tersebut, namun dia menyangkal dugaan melakukan korupsi lebih dari Rp500 miliar. Dia juga tidak berniat mundur sebagai ketua DPR.

"Saya percaya bahwa Allah Yang Maha Kuasa tahu bahwa semua tuduhan terhadap saya tidak benar," katanya.

Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, pada Senin mengumumkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka.

KPK menduga bahwa dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP melibatkan sekitar 80 orang, sebagian besar politisi, dan beberapa perusahan swasta yang menyalahgunakan anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun pada 2011 dan 2012 dan lebih dari sepertiga anggaran proyek diduga diselewengkan.

Setya Novanto, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, adalah tersangka kelima dalam kasus tersebut, yang bisa menjadi ujian atas komitmen Presiden RI Joko Wiidodo untuk bertindak tegas memberantas korupsi setelah diduga diselewengkan oleh anggota DPR dari partai koalisi pemerintah, termasuk Golkar.

Korupsi menjadi epidemi di Indonesia dari pembangunan nasional untuk kesejahteraan 250 juta penduduk. Sementara anggota DPR membentuk panitia khusus atau Pansus KPK yang bertujuan melemahkan KPK.

Setya Novanto, yang mengaku sebagai pengagum Donald Trump, tampil pada konferensi pers Trump di Trump Tower di New York pada September 2015 dengan anggota DPR, Fadli Zon. Setnov diperkenalkan oleh Trump sebagai salah satu orang kuat Indonesia yang akan melakukan hal-hal hebat bagi AS.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa Setnov "dicurigai memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya" dan memainkan peran kunci dalam merencanakan dugaan korupsi tersebut.

Di antara mereka yang disebutkan dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Maret terhadap dua tersangka, yang merupakan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri menyebut dugaan keterlibatan menteri kehakiman, mantan menteri dalam negeri dan dua gubernur. Sejauh ini, mereka belum disebut sebagai tersangka dan dilaporkan bahwa mereka menyanggah terlibat korupsi tersebut.

Tahun lalu, hasil riset Transparansi International menyebut skor korupsi Indonesia 37 dalam skala 1 sampai 100, dimana 100 benar-benar bebas dari korupsi. Dari 176 negara yang dilakukan riset, Indonesia berada di posisi ke-90, jauh dari tujuannya mencapai tempat ke-50 pada 2016 seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.