Jokowi-JK Siapkan 3,5 Juta Saksi Antisipasi Kecurangan Pilpres
Jokowi-JK Team has Prepared 3.5 Million Witness Anticipate Possible Fraud
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 besar.jpg)
Jakarta (B2B) - Mengantisipasi berbagai potensi kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli mendatang, tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah menyiapkan 3,5 juta saksi di dalam dan luar TPS.
"Potensi kecurangan dan pelanggaran itu akan terjadi pada proses pemungutan suara, perhitungan, maupun rekapitulasi suara," kata Anggota Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, Enggartiasto Lukito, di Jakarta, Ahad (29/6).
Dia menambahkan, guna mengantisipasi potensi kecurangan dan pelanggaran itu, Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-JK sudah menyiapkan para saksi untuk ditempatkan di dalam dan di luar tempat pemungutan suara (TPS).
Dengan ditempatkannya para saksi di dalam maupun di luar TPS dalam jumlah yang besar, kata dia, diharapkan dapat meminimalkan kecurangan dan pelanggaran sehingga bisa menghasilkan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.
Tim Kampanye Nasional Pasangan Jokowi-JK akan menempatkan sekitar 3,5 juta saksi, baik di dalam maupun di luar TPS di seluruh Indonesia.
Saksi di dalam TPS ada sebanyak 1.135.980 orang, yang merupakan kader dari partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK.
Kemudian, saksi luar TPS yang terdaftar di Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK ada sebanyak 2.439.200 orang yang berasal dari kader partai-partai politik pendukung Jokowi-JK maupun para relawan.
Enggartiasto menegaskan, seluruh saksi sudah terdaftar di Tim Kampanye Nasional Pasangan Jokowi-JK dan untuk saksi di dalam TPS dibekali surat mandat yang ditandatangani Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
"Dari pengalaman pada pemilu legislatif 2014, banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran di lapangan, sehingga diperlukan penguatan saksi," kata Ketua DPP Partai NasDem ini.
Enggartiasto menambahkan, para saksi itu tidak hanya bertugas sampai pada usai pemberian hak suara di TPS saja, tapi terus memonitor secara berjenjang sampai pada penghitungan suara riil di KPU.
"Bukti dokumen penghitungan suara yang dipegang oleh para saksi, tidak hanya SMS hasil penghitungan suara di TPS, tapi formulir C1 Plano asli dan fotonya, untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi," katanya.
Jakarta (B2B) - The Joko Widodo and Jusuf Kalla (Jokowi-JK) presidential campaign team has prepared personnel who will be stationed inside and outside polling station areas to prevent possible fraudulent acts.
"The potential for fraud to happen during the election process, vote counting and recapitulation exists," a member of the campaign team of the presidential ticket, Enggartiasto Lukito said here on Sunday.
He said the Jokowi-JK hoped the stationing of monitoring personnel could minimize possible fraud and violations of the rule to assure a fair and democratic election.
He said the Jokowi-JK camp would station around 3.5 million to witness activities in and outside polling stations across the country.
The number of witnesses who would be put inside the polling stations reached 1,135,980 who are cadres of political parties that support the ticket.
Meanwhile a total of 2,439,200 witnesses would be stationed outside polling stations consisting of political cadres and volunteers.
Enggartiasto said all of the witnessed have been registered by the Jokowi-JK camp while those who would be stationed inside the polling station have also been given a mandate to conduct their activities by the pairs campaign team.
"The number of witnesses must be increased in view of a lot of violations and fraud happening during the recent legislative elections," the associate chairman of the National Democrat Party said.
Enggartiasto said the witnesses would be assigned until real vote counting by the General Election Commission (KPU).
"Vote counting documents that would be held by the witnesses would not only test messages but also the original form and copies of the C1 forms to anticipate against possible fraud," he said.
