Jakarta (B2B) -  Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengajuan anggaran kontrak tahun jamak proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang seharusnya ditolak karena memiliki beberapa kejanggalan.

"Seharusnya kalau yang tanda tangan itu sekretaris menteri, dan bukan menteri, pengajuan bisa ditolak. Ini mekanismenya ada di Dirjen Anggaran," kata Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/12).

Pada saat pengajuan anggaran proyek itu disampaikan Sekretaris Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Wafid Muharam, Andi Mallarangeng menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta jabatan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ditempati oleh Anny Ratnawati.

Agus menyatakan, audit investigasi internal Kementerian Keuangan pada Oktober 2012-Januari 2013 menunjukkan adanya delapan penyimpangan dalam proyek konstruksi P3SON Hambalang yang awalnya hanya berupa kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak 2010-2012 senilai Rp1,17 triliun.

"Penyimpangan pertama, surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak ditandatangani menteri, tapi yang tanda tangan adalah Sesmenpora Wafid Muharam," katanya.

Kedua, lanjut dia, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak didukung oleh rencana kerja anggaran yang dilampiri kerangka acuan kerja yang diminta karena masih melampirkan anggaran tahan tunggal.

"Dan ketiga, rekomendasi teknis pembangunan gedung tidak ditandatangan oleh Menteri PU," ungkap Agus.

Tetapi Agus mengaku tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran tersebut dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati.

"Saya tidak dilapori hal itu dan bahkan ketika dilihat hasil audit sebelumnya paling tidak ada tiga kali kesempatan korespondensi dengan Kemenpora terkait kontrak multiyears itu. Kami yakini kontrak bisa selesai di Dirjen Anggaran," tambah Agus.