Jakarta (B2B) - Rachmawati Soekarnoputri dan Fuad Bawazier mempertanyakan penanganan kasus korupsi bus Transjakarta belum tuntas ditangani oleh Kejaksaan Agung, karena Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta seharusnya bertanggung jawab dalam kasus korupsi senilai Rp1,086 triliun yang memanfaatkan APBD DKI Jakarta tahun 2013.

Keduanya menilai apabila kasus Transjakarta tidak dapat dituntaskan oleh Kejaksaan Agung maka dapat ditempuh melalui jalur politik oleh DPR, dengan menggunakan Hak Interpelasi apabila menemukan keterlibatan Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden RI 2014-2019, yang kapasitasnya dalam kasus hukum tersebut masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Bisa melalui jalur politik di DPR, di mana DPR kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus atas kasus itu," kata Fuad Bawazier dalam seminar bertema 'Kajian Hukum Atas Kasus Transjakarta' di kampus Universitas Bung Karno di Jakarta, Senin.

Fuad meyakini, jalur politik yang ditempuh kemungkinan besar berhasil karena akan mendapat dukungan luas publik.

"Dalam kasus ini sulit untuk meragukan keterkaitan gubernurnya. Memang perlu dibentuk tim independen. Ini musti disuarakan terus agar tidak berhenti seperti kasus-kasus yang lain. Kalau jalur politik juga tidak jalan ini berbahaya, karena biasanya akan ada perlawanan atas dasar ketidakadilan," kata Fuad.

Sementara Rachmawati yang dikenal sebagai pendiri Partai Pelopor menyatakan keheranannya pada kasus Transjakarta karena belum menyentuh aktor intelektualnya.

"Ini hukum apa, ini seperti hukum rimba. Sudah jelas indikasi bahwa sesuai fakta-fakta yang ada seharusnya Jokowi dipanggil," kata putri kedua Bung Karno, yang juga adik dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, selaku pejabat gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo seharusnya bertanggung jawab dalam kasus dengan total nilai Rp1,086 triliun tersebut.

"Paling tidak bersedia dimintai keterangannya. Tapi sampai sekarang tidak disentuh-sentuh, malah jadi presiden," sesal Rachmawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno.

Karenanya, Rachmawati juga akan merekomendasikan kepada DPR untuk membentuk tim independen dalam penuntasan kasus Transjakarta. Tim nantinya, dapat meminta pemanggilan Presiden Jokowi dalam rangka memberikan keterangan.