Pemerintah Akan Bangun Pabrik Garmen, Seluruh Karyawannya Kaum Disabilitas

Indonesian Govt Will Build Garment Factory that the Entire Employees of the Disabilities

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Pemerintah Akan Bangun Pabrik Garmen, Seluruh Karyawannya Kaum Disabilitas
Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat kabinet (Foto: Setkab)

Jakarta (B2B) - Presiden Joko Widodo menyatakan  komitmen pemerintah untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas  di Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan membangun pabrik yang  seluruh karyawannya merupakan penyandang disabilitas.

“Kemungkinan formatnya adalah pabrik garmen, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para tuna rungu. Jadi formatnya adalah dari mulai tim manajemen sampai kepada tim teknis itu diawaki oleh para tunarungu,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai mendampingi Dewan Pimpinan Pusat Posko Perjuangan Rakyat Tuna Rungu (Pospera)  Indonesia menghadap Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6).

Menteri Khofifah menambahkan bahwa rencana pembangunan pabrik yang seluruh karyawannya penyandang disabilitas itu akan dijadikan sebagai percontohan. Bila berhasil, dalam satu hingga dua tahun  akan dikembangkan di daerah-daerah lain terutama di daearah Indonesia Timur.

Mengenai lokasi pabrik garmen dimaksud, menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, Pospera mengusulkan agar pabrik tersebut dibangun di daerah Karawang atau Bogor.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, lanjut Mensos, pemerintah akan menggandeng Tim Manajemen asal Inggris yang telah melakukan program serupa di tujuh negara.

“Di Indonesia, mereka sudah punya pilot project di Tangerang dan Cilacap. Ini akan menjadi angin segar bagi proses sinergi antara usulan teman-teman tuna rungu, komitmen Presiden, dan rencana dari Tim Manajemen dari Inggris,” imbuh Khofifah.

Presiden Jokowi berharap pembangunan pabrik percontohan itu dapat menyerap 4.000 orang, namun pada tahap awal kemungkinan baru sebanyak 500 orang tuna rungu. Penciptaan lapangan kerja tersebut akan menyerap penduduk difabel di Indonesia yang jumlahnya tercatat mencapai 6,06 juta pada 2012.

“Presiden menyampaikan paling tidak cover 4.000 pekerja, tetapi teman-teman bilang untuk pilot project 500. Setelah ini perwakilan mereka akan langsung ke kantor Kemsos,” kata Mensos, seperti dilansir Setkab.

Jakarta (B2B) - Indonesia's President Joko Widodo stated that government’s commitment to create jobs for persons with disabilities in Indonesia, therefore, the government will build factory that all its employees are persons with disabilities.

“The possibility of format is a garment factory, to be able to open up job opportunities for deaf people. So the format is starting from the management team to the technical team that will be manned by the deaf,”  Social Affairs Minister, Khofifah Indar Parawansa said after accompanying the Central Executive Board Post of Deaf People’s Struggle Indonesia meet the President at the State Palace here on Tuesday (6/23).

Minister Parawansa added that the plan to build a factory that all employees with disabilities that will serve as a pilot project. If successful, in one to two years will be developed in other areas, especially in the area of eastern Indonesia.

She suggested that the plant be built in Karawang or Bogor area.

To realize the plan, the government will hold a British management team has conducted similar programs in seven countries.

“In Indonesia, they’ve got a pilot project in Tangerang and Cilacap. It would be a fresh breeze for the process of synergy, between the proposed of deaf, the President’s commitment and plans of the Management Team of the UK, “he added.

The construction of the pilot plant is expected to absorb 4,000 people, but at an earlier stage might be only 500 deaf people.

Job creation will absorb disable population in Indonesia, whose numbers reached 6.06 million in 2012.

“The President conveyed to cover at least 4,000 workers, but was delivered earlier for the pilot project only 500. Following this, their representatives will be directly to the Ministry of Social Affairs office,” she said.