PRESIDEN RI Joko Widodo menepis tudingan sejumlah pihak bahwa dia berniat membangun dinasti politik setelah putra sulung dan menantunya mencalonkan diri sebagai walikota dalam pemilihan kepala daerah [Pilkada] tahun depan.

Ketika Jokowi terpilih untuk masa jabatan pertamanya pada 2014, mantan pengusaha furniture dan walikota kota Solo tampaknya berupaya membersihkan kekuasaan politik Indonesia dari elit militer dan politik yang telah memegang kekuasaan sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998.

Jokowi, yang menjalani masa jabatan kedua, ditanyai oleh wartawan tentang niat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti jejaknya dengan mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai walikota Solo di Jawa Tengah dan menantunya, Bobby Nasution, mencalonkan diri untuk walikota Medan, ibukota Sumatera Utara.

"Pilkada adalah sebuah kompetisi. Anda bisa menang, atau kalah dalam kompetisi, itu tergantung pada orang-orang yang memiliki hak suara untuk memilih," kata Jokowi pada Kamis dalam komentar televisi yang diposting pada feed Twitter dari saluran berita tvOne.

Putra sulungnya mendapat dukungan dari partai pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI-P], tetapi Jokowi mengatakan itu murni keputusan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai walikota.

Ikatan keluarga sering kali berurat berakar dalam politik Indonesia. Keluarga bapak pendiri negara dan presiden pertama, Sukarno, tetap menjadi kekuatan utama dalam politik.

Anak perempuan Sukarno, Megawati Sukarnoputri, adalah presiden kelima Indonesia dan saat ini memimpin PDI-P. Anak perempuan Sukarnoputri, Puan Maharani, adalah Ketua DPR RI.

Aria Bima, politisi PDI-P, mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak melihat masalah dengan putra Jokowi yang mencalonkan diri menjadi walikota di Jawa Tengah.

"Selama ada kompetensi pribadi, profesional, dan sosial dengan ideologi yang tepat, itu bukan oligarki," katanya.

Jokowi menjadi walikota pertama yang dipilih secara langsung di Solo pada 2005 dan sangat populer setelah membersihkan jalanan dan ruang publik dengan insentif dan bujukan untuk memindahkan ribuan pedagang ilegal ke fasilitas baru.

Titi Anggraini, direktur eksekutif dari Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi, pengawas pemilihan, mengatakan masuknya keluarga ke dalam politik berisiko merusak reputasi Jokowi.

"Meskipun tidak memiliki pengalaman praktis dalam politik atau dilatih dengan benar dalam partai-partai politik, niat Gibran dan Bobby adalah pertanda keluarga Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya," katanya seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.