Jokowi Ganti Delapan Kandidat Menteri yang `Dicoret` Merah oleh KPK
Widodo Replace Eight Nominees for the Ministers as Recommended by the Indonesian Anti-graft Comm.
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Delapan nama calon menteri akan dihapus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan. Sudah itu. Tidak boleh saya sebutkan," kata Presiden di halaman tengah kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, ia sebelumnya telah menyampaikan 43 nama untuk calon anggota kabinetnya kepada KPK dan PPATK namun ternyata ada delapan nama yang dinilai tidak tepat.
Saat ditanya lebih lanjut nama-nama tersebut, Presiden memperingatkan wartawan untuk tidak menebak-nebak nama-nama tersebut dan menolak untuk menyebutkannya.
"Jangan ada media yang menulis nama-nama itu dan menebak-nebak. Saya peringatkan ya saya perlu sampaikan ini," katanya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa media yang telah mengumumkan nama-nama tersebut namun ternyata tidak tepat. Penolakan Presiden untuk menyebutkan nama-nama itu terutama menurutnya terkait dengan nama baik seseorang.
Kepala Negara juga menolak untuk menjelaskan apakah delapan nama tersebut terkait dengan partai politik tertentu.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini tengah mengganti nama-nama itu dari usulan tokoh-tokoh sebelumnya ataupun nama-nama baru.
Ia juga menegaskan jika pemilihan nama calon anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden dan tidak terkait dengan tim transisi.
Ketika ditanya lebih lanjut kapan pengumuman kabinet, Presiden Jokowi menjelaskan kabinet akan diumumkan secepat-cepatnya.
"Dulu kan sudah saya sampaikan setelah dilantik akan segera secepatnya disampaikan kabinet. Secepat-cepatnya. Maunya kerja cepat, tapi cepat kalau keliru bagaimana," katanya yang sore itu didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
Jakarta (B2B) - Indonesian President Joko Widodo will replace eight names in his ministerial candidate list in keeping with the recommendation of the Indonesia Anti-graft Commission (KPK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
"As we submitted it (the ministerial candidates names) to the PPATK and KPK, and there are eight names that were not allowed. That is all. I will not mention their names," President Widodo said in here on Wednesday.
President Widodo had submitted 43 names of prospective ministerial candidates to the KPK and the PPATK to scrutinize the track records of their wealth.
In connection with the eight names, President Jokowi urged the media to not get involved in the guessing game and clearly desisted from divulging any names.
"The media should not write and guess their names. I warn you, I need to confirm this (that no media will be guessing)," Widodo stressed.
President Widodo pointed out that some elements of the media had released names, but, in fact, they had given incorrect information.
He emphasized that the refusal to publicly cite the names was intended to safeguard the reputation of the concerned individuals.
President Widodo also declined from informing the press whether the eight names rejected by the KPK belonged to any political parties.
Furthermore, President Widodo confirmed that the process of replacing the eight ministerial candidates with the new ones is underway.
Widodo stated that the cabinets selection was the head of states prerogative and not related to the transition team.
With regard to when the cabinet will be announced, President Widodo replied that it will be held at the earliest.
"I have said after the inauguration that I will announce the cabinet soon. As soon as possible. We want to start work immediately, but what if it was quick, but was a mistake?" he added.
