Kartu Jakarta Pintar Diselewengkan, ICW Temui Ahok

Indonesian Corruption Watch Meets Deputy Jakarta Governor

Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Kartu Jakarta Pintar Diselewengkan, ICW Temui Ahok
Foto: kompas.com

Jakarta (B2B) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama selama dua jam di Balaikota, untuk membahas temuan adanya penyimpangan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami bertemu dengan Pak Wagub, menyampaikan temuan soal KJP, bahwa penerima KJP tidak tepat sasaran sebesar 16,4 persen," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di di Balaikota, Kamis (10/4).

Febri mengatakan, Pemprov DKI merespons baik hasil temuan ICW. Menurutnya. Basuki berjanji untuk memperbaiki validitas sistem dan data KJP agar lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Pemprov DKI, lanjut Febri, juga harus menginvestigasi rekening para siswa penerima KJP. "Kami menemukan sasarannya baru mencapai 70 persen dari kebutuhan miskin," tuturnya.

Ia menambahkan, ICW juga mengusulkan agar Pemprov DKI menambah anggaran dana KJP. Atas usulan ini, Basuki mengaku setuju menaikan dana KJP hingga Rp 3 triliun. "Kami pikir itu bagus, tapi harus disetujui dulu oleh DPRD," tambahnya.

Program KJP ditujukan pada siswa kurang mampu di Jakarta berupa bantuan uang per bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti seragam sekolah, sepatu, buku, alat tulis, transportasi, ekstrakurikuler dan tambahan gizi.

Jakarta (B2B) - The Indonesia Corruption Watch (ICW) holds a meeting for two hours with Vice Jakarta Governor, Basuki T Purnama at City Hall, Thursday (4/10), to discuss the finding of deviation case in Jakarta Smart Card (KJP) program.

“ We meet Mr. Basuki to deliver the finding of deviation case in KJP program, where 16.4 percent of KJP recipients are not right on target ,” stated ICW’s Public Service Monitoring Division Coordinator, Febri Hendri.

According to Hendri, Basuki responded well of ICW’s finding and promised to fix the validity of the KJP system and data to achieve, so KJP recipients would right on target in the future.

In addition, ICW also suggests Jakarta Provincial Government to investigate KJP recipients’ accounts and increase the amount of KJP funds by Rp 3 trillion. For the last matter, Basuki stated agree but it needs approval first from the Jakarta Parliament (DPRD).

KJP program is dedicated to students from underprivileged families in Jakarta by giving them a sum of money every month to meet their needs, such as for school uniforms, shoes, books, stationery, transportation, extracurricular activities, and supplemental nutrition.