Jakarta (B2B) - Program reformasi presiden terpilih, Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa ekonomi di kawasan Asia Tenggara bakal dihambat oleh partai oposisi yang mendominasi kursi di DPR.

Joko Widodo, mantan gubernur DKI Jakarta, yang terpilih sebagai presiden pada Juli lalu, menjadi presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebelumnya presiden di Indonesia berasal dari militer dan elit politik.

Pendekatan langsung Jokowi kepada rakyat dan pemilihnya memikat perhatian rakyat untuk memilihnya, dan investor domestik maupun asing pun menyambut kemenangannya terbukti dari melambungnya indeks harga saham gabungan (IHSG) di lantai bursa ke rekor tertinggi.

Namun setelah Pemilu legislatif dan pelantikan anggota DPR, tampaknya Jokowi hanya dapat mengandalkan koalisi minoritas, serta menghadapi tekanan di internal partai, tampaknya perjalanan politik Jokowi ke depan tidaklah ringan.

"Presiden Indonesia yang baru Joko Widodo diharapkan mampu membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin transformasional, dengan dampak positif besar pada ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor," kata broker lokal Mandiri Sekuritas.

"Namun ia membutuhkan dukungan parlemen, dan tampaknya sulit mengimbangi dominasi oposisi."

Dukungan Parlemen
Hari ini 560 anggota DPR dilantik di tengah penjagaan ketat dari polisi di Jakarta.

Lebih dari separuh anggota DPR periode 2014-2019 adalah pendatang baru, termasuk sejumlah tersangka korupsi dan dan selebriti, setelah sejumlah anggota DPR periode lalu gagal terpilih kembali karena terganjal dugaan korupsi dan inefisiensi.

Menurut survei Transparency International 2013, DPR dinilai akan lebih dipengaruhi oleh korupsi dari lembaga lain di Indonesia, seperti dilansir MailOnline.

DPR periode lalu minim prestasi dalam hal melahirkan undang-undang, dan hanya mampu membuat 126 undang-undang selama lima tahun, hanya separuh dari target legislasi.

Namun DPR periode ini bakal lebih kuat pengaruhnya pada eksekutif.

Kubu oposisi di parlemen yang dipimpin oleh partai dari calon presiden gagal Prabowo Subianto, menguasai lebih 60% kursi di parlemen.

Program pembangunan Joko Widodo bakal diganjal banyak isu strategis, seperti pemotongan subsidi BBM, dan itu bakal mempengaruhi posisi pemerintahannya di mata rakyat.

Koalisi Prabowo mencetak kemenangan besar menjelang berakhirnya DPR periode lalu, setelah partai pengusung Jokowi, PDIP diperkirakan gagal mengantar kadernya meraih jabatan ketua DPR.

Ketua DPR yang didukung partai oposisi bakal 'menyandera' program pemerintahan Jokowi melalui dominasi di DPR.