Capres 2014, Parpol Islam tidak Punya Kandidat Kuat
Indonesia Islamic Parties Have No Strong Figure as a Presidential Candidate
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai menilai partai politik berbasis Islam paceklik tokoh kuat untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014, sehingga menjadi penghambat pembentukan koalisi di antara parpol Islam.
"Mahfud MD memang bisa menjadi tokoh namun pertanyaannya apakah para pemimpin partai Islam legowo dan mau mendukung dia," kata , di Jakarta, Senin.
Dia tidak yakin koalisi partai politik Islam bisa bersaing dalam Pemilu 2014, karena jumlah suaranya tidak signifikan. Pasalnya, basis dukungan pemilih terhadap partai berbasis Islam apabila mengacu pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 kurang lebih hanya 30%.
"Lihat saja dari pemilu 1999 hingga 2009, jumlahnya kurang lebih 30 persen," ujarnya.
Dia menilai, walaupun secara demografis jumlah umat Islam di Indonesia sangat besar namun secara politik adalah minoritas.
Dia merujuk pada Pemilu 1955 bahwa pemenang pemilu bukan dari partai Islam. tetapi PNI yang berbasis nasionalis.
"Di Pemilu 1955 bukan partai Islam yang menang, tapi PNI, sedangkan Partai Masyumi di urutan kedua," katanya.
Selain itu dia menilai koalisi partai Islam lebih banyak gagal dibandingkan berhasil dalam perjalanan politik Indonesia. Dia mencontohkan, pada 1999 menjelang pemilihan presiden di MPR muncul Poros Tengah yang berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden.
"Poros Tengah berhasil memperjuangkan Gus Dur sebagai presiden, namun yang menjatuhkan dia adalah kelompok itu juga," ujarnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menggulirkan wacana koalisi partai-partai berbasis massa Islam menjadi satu kekuatan menjelang Pemilu Presiden 2014.
Konvensi itu untuk menjaring calon presiden yang mewakili umat muslim Indonesia secara menyeluruh. Melalui mekanisme tersebut, PPP mengharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh alternatif bagi umat Islam.
PPP menilai melalui pelibatan parpol berbasis Islam atau berorientasi pemilih Islam dan organisasi masyarakat Islam maka ada penguatan yang terjadi di antara sesama muslim untuk menentukan nasib bangsa Indonesia
Jakarta (B2B) - Syamsuddin Haris, the the head of the Political Research Center of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) has noted that Islamic parties in Indonesia have no strong figure to nominate as a presidential candidate, which is hampering coalition efforts.
"Mahfud MD can certainly be considered a potential candidate, but the question is whether other Islamic party leaders will support him," , Syamsuddin Haris, said here on Monday.
He added that he was not convinced the coalition of Islamic parties could compete in next years presidential election because their total votes in the general elections have, so far, been insignificant.
He noted that in the legislative elections of 2004 and 2009, Moslem-based parties could only garner around 30 percent of the total votes.
Syamsuddin said that while socially, the number of Moslems in the country is large, they are a minority, politically.
In 1955, the winner of the general elections was also not NU (Nahdlatul Ulama), but the PNI, which is composed of nationalists, he added.
"In the 1955 general elections, it was not an Islamic party that won but PNI, with Islamic party Masyumi finishing second," he said.
According to him, coalitions of Islamic parties have scored more failures than successes in the countrys political history so far.
He pointed out that in 1999, ahead of the presidential election, the Peoples Consultative Assembly (MPR), a centrist coalition, had been able to ensure the successful election of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) as president.
"The centrist coalition was successful in making him (Gus Dur) president, but it was the same coalition that later toppled him," he added.
The Moslem-based United Development Party (PPP) recently initiated discussions on an Islamic party coalition ahead of the presidential election next year.
