Jakarta (B2B) - Wartawan maju menjadi calon legislatif bukanlah hal baru. Mereka antara lain Benny K Harman mantan wartawan HU Media Indonesia, Ramadan Pohan (Jurnal Nasional), Josef Umarhadi (Kompas) dan Imam Anshori Saleh (Media Indonesia) yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi Yudisial. Tahun ini pun beberapa wartawan maju menjadi calon legislatif di Pemilihan Umum 2014. 

Keempat wartawan senior tersebut kemudian mundur dari tempatnya bekerja, atau kantor redaksi memberhentikan sementara selama mereka menjadi anggota parlemen.

Secara aturan dan etika bagaimana posisi wartawan setelah masuk dalam daftar calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

"Secara aturan memang tidak ada yang melarang, tetapi kalau dilihat kode etik jurnalistik maka wartawan itu harus independen. Apalagi kalau posisinya sebagai pemimpin redaksi maka harus mundur ketika mendaftarkan diri sebagai calon legislatif," kata Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Eko Maryadi Prasetya di Jakarta, Kamis (25/4).

AJI, katanya lagi, meminta wartawan dari semua jenjang jabatan di redaksi masing-masing untuk keluar dari posisinya sebagai karyawan perusahaan media massa cetak, elektronik dan online. "Ini demi etika dan profesionalisme jurnalistik."

Menurutnya, media massa adalah corong semua kelompok dan golongan sehingga apabila ada pekerja media yang tetap aktif sebagai wartawan maka perusahaan media akan digunakan untuk kepentingan partainya.

"Dulu waktu Meutia Hafidz dan Ramadhan Pohan maju sebagai calon legislatif juga kita minta mundur dari media mereka. Kalau ada anggota AJI yang maju akan saya minta mundur," kata Eko.