UN, Komisi X akan Rekomendasikan M Nuh untuk Mundur
National Examination, House Commission X will Recommend M Nuh to Step Down
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Heru S Winarno
Translator : Parulian Manalu
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi X DPR RI berencana menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang terjadi di 11 provinsi. Rencananya, Raker tersebut akan digelar pada Jumat (26/4/2013) mendatang.
"Dalam rapat kerja tersebut, Komisi X akan merekomendasikan agar Menteri Nuh mundur dari jabatannya," kata Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Itet Tridjajati Sumrijanto di Jakarta, Sabtu (20/4).
Menurutnya, Raker DPR bersama Kemendikbud beserta jajarannya ini akan mempertanyakan kepada Kemendikbud penyebab ditundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi.
"Perlu evaluasi kinerja Pak Menteri (M Nuh) sebagai penanggung jawab utama. Ini masalah nasional," ungkap Itet.
Dia menambahkan, Keterlambatan UN ini sangat memalukan dan mencoreng nama Indonesia di dunia internasional dalam masalah pendidikan.
"Ini bencana nasional. Karena kita dinilai di dunia internasional dalam masalah pendidikan ini. Masak cuma masalah percetakan. Ini memalukan," katanya lagi.
Jakarta (B2B) - Commission X House of Representatives will hold a meeting with the Ministry of Education and Culture of the National Examination 2013 related delays in the 11 provinces. The plan, a meeting will be held on Friday (26/4).
"In the meeting later, DPR Commission X will make recommendations to the Minister Nuh to step down," said Member of House of Representatives Commission X from PDIP Itet Tridjajati Sumrijanto in Jakarta, Saturday (20/4).
According to him, a working meeting with DPR Education and Culture Ministry and its staff will question cause of the delays in implementation of the UN in the 11 provinces.
"It should be the Minister of performance evaluation (M Nuh) as the main responsible.This is national problem," said Itet.
He added, UN delays is very shameful and tarnished the name of Indonesia in the international community on the issue of education.
"This is a national disaster. Because we assessed the problems in the world of international education. Constraints only a matter of printing.This is humiliating," he said.
