Alutsista TNI Butuh Dana Perawatan Rp120,6 Triliun, kata Panglima
Indonesian Military Weapons Requires Maintenance Funds 120.6t Rupiah
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Perbaikan dan perawatan alat utama sistem senjata (Alutsista) milik TNI diperkirakan membutuhkan dana Rp120,6 triliun melalui rencana strategis (Renstra) selama empat tahun atau 2015 hingga 2019. TNI AD membutuhkan Rp9,3 triliun, TNI AL sekitar Rp17,4 triliun, dan TNI AU hampir Rp93,9 triliun.
"TNI tengah menyusun rencana strategis perawatan dan perbaikan untuk Alutsista. Angkatan darat butuh sekitar Rp9,3 triliun, angkatan laut sekitar Rp17,4 triliun, dan angkatan udara Rp93,9 triliun," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam paparan hasil kerjanya dengan Komisi I DPR di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin sore (6/7).
Panglima TNI berharap Renstra tersebut dapat terprogram dengan baik untuk menghindari Alutsista yang tambal sulam karena aksi kanibal.
"Jangan lagi ada aksi kanibal, karena prajurit TNI akan menghadapi situasi sulit dalam bertugas. Kami akan mendorong Renstra ini kepada Presiden Joko Widodo untuk disahkan melalui peraturan presiden," kata Moeldoko.
Jakarta (B2B) - Indonesian military, locally known as the TNI, requires funds for the repair and maintenance of military equipment around 120.6 trillion rupiahs, to develop a strategic plan for four years, 2015-2019. For the army was allocated 9.3 trillion rupiahs, the navy got 17.4 trillion rupiahs, and the air force 93.9 trillion rupiahs.
"TNI is preparing a strategic plan maintenance and repair military equipment. The army took about 9.3 trillion rupiahs, 17.4 trillion rupiahs for naval, and air forces around 93.9 trillion rupiahs," said TNI Commander Gen. Moeldoko in exposure his work to the parliament at Cilangkap Headquarters of East Jakarta on Monday afternoon (7/6).
TNI Commander hope the strategic plan drawn up as possible so that military equipment can be well maintained.
"The soldiers will face difficult situations while performing his duties if the military equipment is not well maintained. We will push this strategic plan to the President Joko Widodo to be enacted through a presidential decree," Moeldoko said.
