Pilpres 9 Juli 2014, Polda Metro Kerahkan 30 Ribu Personel

Jakarta Police will Deploy 30,000 Personnel to Secure Presidential Race

Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Pilpres 9 Juli 2014, Polda Metro Kerahkan 30 Ribu Personel
Foto: tribunnews.com

Jakarta (B2B) - Untuk mengamankan jalannya Pemilihan Presiden (Pilpres) pekan depan, 9 Juli 2014, Polda Metro Jaya bersama jajarannya mengerahkan hampir 30.000 personil guna mengamankan Pilpres.

"Total dikerahkan hampir 30.000 untuk sesi Operasi Mantap Brata termasuk saat hari H," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Saat ini petugas kepolisian berada dalam tahapan pengamanan laporan harta kekayaan, debat calon presiden dan rapat umum.

Selain kampanye, polisi juga turut mengamankan penyaluran surat suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada masa tenang 6-8 Juli, polisi juga akan membantu Satpol PP untuk mencabut atribut kampanye.

Aparat kepolisian yang bertugas mengamankan TPS akan masuk ke lokasi minimal H-1, ujar Rikwanto.

Sementara itu, polisi mengerahkan 7.200 personil dalam pengamanan selama bulan Ramadan dalam Operasi Cipta Kondisi.

Sasarannya antara lain tempat prostitusi, petasan, premanisme, senjata tajam, minuman keras dan kejahatan jalanan.

"Termasuk kebut-kebutan liar dan perkelahian antar kampung," tutur Rikwanto.

Rikwanto mengungkapkan sudah banyak yang terjaring operasi selama Ramadhan tetapi tidak semua terkena pidana.

Pilpres akan digelar pada 9 Juli 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jakarta (B2B) - The Jakarta Metropolitan Police will deploy around 30 thousand personnel to secure the July 9 presidential election in the capital.

The personnel will also supervise the distribution of ballot papers to polling stations in the capital, chief of the metropolitan polices public relations bureau Snr. Comr. Rikwanto said here on Wednesday.

The polling stations will be secured a day ahead of the election on July 9, he said.

During the three-day cooling off period, the personnel will assist Public Order Agency (Satpol PP) in removing campaign attributes, he said.

Prabowo Subianto, who is chief patron of the Great Indonesia Movement (Gerindra) Party, will compete with nonactive Jakarta Governor Joko Widodo in the presidential race.

Rikwanto further said the city police had also deployed 7,200 personnel in the operation code-named "Cipta Kondisi" to create peaceful conditions while Muslims in the capital are fasting.

The operations are targeting the use of brothels, firecrackers, sharp weapons, and alcohol as well as the actions of vandals and street criminals, he said.

"The operations are also targeting illegal racing and brawls," he said.

Many people were netted during the operations but not all were involved in criminal offenses, he said.

Prabowo was nominated by the Gerindra-led coalition of six parties, including the National Mandate Party (PAN), the Golkar Party, the Justice and Prosperous Party (PKS), the Crescent and Star Party (PBB), and the United Development Party (PPP), while Joko Widodo was nominated by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), the National Democrat (Nasdem) Party, the National Awakening Party (PKB), the Peoples Conscience Party (Hanura), and the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI).