DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/06) yang bertujuan menarik miliaran dolar uang yang disimpan oleh kalangan berduit yang menyimpan uangnya di luar negeri maupun para pengemplang pajak dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

UU tersebut yang berlaku bulan depan, memberikan tarif pajak khusus dari 2% menjadi 10% untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan pribadi normal 5% sampai 30%.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%. Bandingkan dengan tarif pajak normal hingga 25%.

Orang dan perusahaan yang menyatakan pendapatan mereka dan membayar pajak khusus tidak akan dikenakan sanksi.

Mereka dengan kekayaan di luar negeri yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri dari Juli hingga September 2016 hanya dikenai tarif tebusan 2%, mereka yang mengembalikannya hingga batas Desember 2016 akan dikenai 3%, dan mereka yang mengembalikannya hingga 31 Maret 2017 dikenai kewajiban 5%.

Mereka yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenakan tarif 4%, 6% dan 10% untuk periode yang sama.

Indonesia, yang berpenduduk dari 250 juta orang, ternyata hanya memiliki sekitar 30 juta wajib pajak terdaftar.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memperkirakan bahwa Indonesia memiliki sekitar US$43 miliar aset yang dideklarasikan di luar negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, amnesti pajak diharapkan mampu menarik sekitar Rp165 triliun bagi pemerintah dari dana yang diparkir di luar negeri, seperti dilansir MailOnline.