Ahok: Partai Penentang Program Jakarta akan Bernasib Buruk di 2014
Ahok: Political Parties Disagreeing with Programs for Jakarta Unpopular in 2014
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengingatkan, seluruh program yang diprioritaskan Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah ideal. Apabila ada partai politik yang berusaha menentang program tersebut harus bersiap menerima 'nasib buruk' pada Pemilihan Umum 2014.
"Partai manapun yang menentang perubahan Jakarta ini, dia akan tenggelam dalam (pemilu) 2014," kata Ahok saat memberi sambutan dalam acara rapat kerja daerah dan temu kader DPD Gerindra DKI di Hotel Royal Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (8/12).
Peringatan Ahok tersebut didasarkan pada keberhasilan programnya kelak dalam membenahi Jakarta, khususnya soal kesejahteraan warga. Pasalnya, upaya pengentasan kemiskinan di DKI dapat diterapkan secara nasional dengan dua kunci pendekatan yakni jaminan kesehatan dan tempat huni yang layak.
""Contohnya Kartu Sehat, preminya dibayar melalui APBD pintu masuknya adalah Puskesmas. Kami juga akan membeli kawasan kumuh yang bersetifikat, kita akan bangun rumah susun yang layak huni," terangnya.
Jakarta (B2B) - Deputy Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, intimately known as Ahok, reminds that all programs prioritized by the provincial administration led by the Governor, Joko Widodo, are ideal ones. If there is any political party trying to disagree with the programs, it should be ready to embrace unpopularity in 2014 general election.
“Any parties disagreeing with the change in Jakarta will be unpopular in 2014 (election),” said Ahok in his speech in regional working meeting and reunion of DPD cadres of Gerindra DKI in Royal Kuningan Hotel, on Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, South Jakarta on Saturday (8/12).
Ahok’s warning is based on the success rate of his programs in managing Jakarta, particularly in terms of people’s welfare because poverty alleviation efforts in DKI can be implemented nationally, using two approach keys, namely health insurance and proper housing.
“For example, health card, it is paid by provincial state budget. The entry access is community health center. We will also purchase certified slum area, we will build proper apartments,” he explained.
